Tolak Politik Uang, Mahasiswa Blitar Gelar Deklarasi

Mahasiswa Blitar dari GMNI dan PMII menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Sabtu (5/12/2020). Dalam aksi ini mahasiswa mendeklarasikan pilkada damai dan menolak money politik.

Koordinator aksi dari GMNI, Ardan Abadan mengungkapkan, aksi yang digelar ini merupakan aksi damai. Mahasiswa sebagai agen perubahan menginginkan Pilkada Kabupaten Blitar pada tahun ini dapat melahirkan pemimpin yang benar-benar mengakomodir harapan dan aspirasi rakyat. 

Baca Juga : Bu Nyai Lathifah Ceritakan Kedekatannya dengan Gus Dur, Heran Ada yang Melarang Sebut Keluarga

“Kami dari kalangan mahasiswa berharap pilkada dapat melahirkan pemimpin yang mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk membangkitkan kondisi perekonomian ditengah ancaman resesi ekonomi. Nah, kami berpandangan pemimpin yang demikian dapat dilahirkan dari proses yang jujur dan bersih dari money politik,” ungkap Ardan. 

Dikatakanya, pemimpin yang lahir dari politik uang berpotensi melahirkan birokrasi yang sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kondisi ini menurut mahasiswa jelas sangat merugikan rakyat yang  jelas-jelas telah memilih mereka dalam pilkada.

“Pemimpin yang dilahirkan melalui proses politik uang akan selalu menggunakan kekuasaannya untuk mengembalikan modal pencalonannya. Baik dengan korupsi, kolusi maupun nepotisme. Hal ini akan mengorbankan rakyat selama kepemimpinannya. Pembangunan dan program kerja tidak bisa dijalankan karena banyaknya kebutuhan mengembalikan modal kampanye,” tegasnya. 

Mahasiswa berpandangan, pemimpin yang sejak awal mengedepankan rekam jejak, program, kemampuan menguasai dan menyelesaikan masalah  sebagai bahan utama kampanye. Pemimpin yang demikian cenderung lebih baik dalam menjalankan program pro rakyat, karena tidak ada beban untuk mengembalikan modal kampanye.

“ Terlebih dalam kondisi Pandemi yang mengakibatkan resesi ekonomi saat ini. Dimana dibutuhkan kecakapan kepemimpinan yang melakukan terobosan guna relaksasi ekonomi masyarakat. Secara teori, pemimpin yang lahir dari pemilu yang bersih akan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya. 

Baca Juga : Masuki Masa Tenang, Bawaslu Blitar Tertibkan APK dan Patroli Pengawasan

Lebih dalam Ardan menyampaikan, mahasiswa sebagai agent of change merasa memiliki tanggung jawab untuk mengawal Pilkada yang bersih, jujur dan amanah. Dalam hal ini mahasiswa Blitar membentuk Komite Mahasiswa Tolak Politik Uang untuk mengawal jalanya kesuksesan Pilkada Kabupaten Blitar. 

“Kami mahasiswa Blitar merasa bertanggungjawab atas proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar, supaya melahirkan pemimpin yang Bersih, Jujur dan Amanah. Untuk itu, kami membentuk Komite Mahasiswa Tolak Politik Uang. Yang akan mengawal pelapor dan saksi Politik Uang secara hukum.

Kami, mengimbau masyarakat untuk melihat rekam jejak, program kerja dan kemampuan calon sebagai referensi penggunaan pilihannya,” pungkasnya.