Kerap Didemo, Sutiyoso Ungkap Siasat Jinakkan Habib Rizieq dan FPI

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso rupanya turut memberikan tanggapan mengenai kasus Imam Besar FPI Muhammad Rizieq Shihab.  

Dilansir melalui wawancara eksklusif Detik.com, pria yang akrab disapa Bang Yos ini menilai jika kerumunan yang dilakukan pendukung pentolan FPI di sejumlah tempat akibat kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Pemprov DKI dengan Polri dan TNI.  

Baca Juga : Pengasuh Ponpes Al-Falah Ploso, Gus Kautsar Ajak Santri dan Alumni Dukung Paslon LaDub

Selain itu, Bang Yos juga menilai tidak adanya ketegasan dalam menegakkan aturan protokol kesehatan. Sehingga, membuat pelanggaran tersebut berulang.  

"Mestinya kan sejak kedatangan HRS itu menjalani karantina, tapi itu tidak dilakukan," kata Sutiyoso Sabtu (28/11/2020).  

Ia menilai jika sejak dini melakukan pendekatan itu, kemungkinan pelanggaran protokol kesehatan tak terjadi. Sekeras apapun Rizieq Shihab, Bang Yos yakin jika ia tetap bisa diajak untuk berbicara secara logis.  

Bang Yos lantas menceritakan jika di masa kepemimpinannya selama 10 tahun, ia kerap kali didemo oleh kelompok FPI pimpinan Habib Rizieq.  

"Tidak bisa dihitung dengan jari aksi demo FPI ke Balai Kota," kenangnya.

Puncak aksi demo itu pun terjadi saat mereka mengepung Balai Kota. Hingga akhirnya seorang pejabat Pemda DKI pernah menyarankan agar Bang Yos tidak datang ke kantor.  

"Kantor kita diduduki FPI, Pak. Kantor kita sudah kayak salju pak, putih semua," ujar Sutiyoso menirukan laporan stafnya.

Mendengar itu, tentunya Bang Yos tak ciut nyali. Mantan perwira tinggi Kopassus itu tetap datang ke kantor dengan penuh keyakinan.  

"Lempengan baja yang keras saja bisa dibengkokkan," katanya.  

Dengan berani ia langsung menemui Rizieq Shihab dan pengurus FPI. Mereka sudah menyiapkan tuntutan tertulis untuk ditandatangani oleh Bang Yos kala itu.  

Inti surat itu pun, mereka meminta agar gubernur menutup semua tempat hiburan dan restoran di Jakarta selama bulan Ramadhan. Dengan tegas, Bang Yos menolak permintaan mereka dengan alasan ia sudah terikat dengan peraturan daerah (perda) yang merupakan hasil kesepakatan DPRD dan konsultasi kepada MUI.  

Baca Juga : Baca Selengkapnya