Wali Kota Surabaya Risma Kumpulkan Pengusaha, Ada Indikasi Penyalahgunaan Wewenang
Reporter
M. Bahrul Marzuki
Editor
Nurlayla Ratri
28 - Oct - 2020, 05:35
Beberapa hari terakhir, beredar salinan undangan pertemuan pengusaha dengan calon wali kota Surabaya Eri Cahyadi. Dalam undangan itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) tertera sebagai pihak yang turut mengundang.
Undangan makan siang itu mencantumkan tiga nama yang ditulis sebagai pihak yang turut mengundang. Selain Risma, tertera nama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, serta Sri Untari yang menjabat Sekretaris DPD PDIP Jatim.
Baca Juga : Banyak Rapor Merah, Kaum Muda Inginkan Machfud Arifin Bawa Surabaya ke Next Level
Rencananya, acara makan siang dan silaturahmi pasangan calon wali kota Surabaya periode 2021-2026 itu akan diadakan Sabtu, 7 November 2020 di Pelangi Room Hotel Shangri La Surabaya, pukul 12.00 WIB. Tertulis, setelah sambutan dari panitia, dilanjutkan dengan sambutan dari Hasto. Kemudian paparan visi dan misi dari Eri Cahyadi, diakhiri dengan ramah tamah.
Dalam undangan terdapat KOP mirip logo Pemkot Surabaya, yaitu Tugu Pahlawan, Ikan Suro (hiu) dan Boyo (buaya). Di bawah logo tertulis Forum Pengusaha Peduli Surabaya.
Praktisi Hukum Abdul Malik mencium bakal adanya penyalahgunaan wewenang dalam acara itu. Ia mengingatkan Risma jangan sampai menyalahgunakan wewenangnya sebagai wali kota untuk kepentingan pilwali.
”Jika undangan tersebut benar adanya, saya melihat ada indikasi Risma menyalahgunakan wewenangnya sebagai Wali Kota Surabaya untuk mengumpulkan para pengusaha di Surabaya dan diajak makan siang bersama calon wali kota Eri Cahyadi serta Sekjen DPP PDIP Pak Hasto,” kata Abdul Malik, Rabu (28/10).
”Saya mengendus, pengusaha yang diundang itu bukan pengusaha kaleng-kaleng. Mereka adalah pengusaha-pengusaha besar di Surabaya dan Jawa Timur,” tambahnya.
Malik menyebut bila undangan tersebut benar dilaksanakan dan ada kegiatan mengumpulkan sumbangan atau donasi diperuntukan bagi kontestasi Eri Cahyadi di Pilwali Surabaya 2020, maka hal itu sudah masuk ke ranah pelanggaran pemilu.
Malik berharap jangan sampai ada sumbangan dari pengusaha yang digunakan untuk praktik money politics (politik uang). ”Mari kita wujudkan Pilwali Surabaya 2020 yang aman, damai dan bermartabat,” jelasnya.
Malik yang juga Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur berharap Risma harus dapat menempatkan posisinya sebagai kepala daerah aktif yang netral dan tidak memihak siapa pun di Pilwali Surabaya 2020...
