Tanggapan Ketua PKL di Kawasan Malioboro Terkait Kerusuhan Demo UU Cipta Kerja

Demo penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja di Yogyakarta, bentrok dengan polisi, Kamis (8/10/2020) kemarin. Kerusuhan terjadi dengan adanya beberapa fasilitas yang rusak akibat demo. Hal ini menuai polemik dalam masyarakat. Tak terkecuali dari  Ketua Umum pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro.

Demo kemarin, kembali digelar, Jumat (9/10/2020). Massa yang berasal dari berbagai elemen masyarakat dan komunitas berkumpul sekitar pukul 10.00 WIB di gedung DPRD DIY menggelorakan aksi damai dan aman untuk Jogja Istimewa.

Baca Juga : Ketakutan, Peserta Pameran UMKM Batik Sembunyi Saat Situasi Gedung DPRD Kota Malang Ricuh

Ketua Umum Persatuan PKL di kawasan Malioboro Yogyakarta Slamet Santoso, mengatakan, mendukung aksi yang dilakukan oleh teman-teman Mahasiswa dan elemen lain.

"Silakan melakukan aksi menyampaikan aspirasi. Namun jangan sampai ada kerusuhan. Sampaikan dengan elegan, dengan damai dan tenang," terang Slamet yang merupakan ketua pedagang dari mulai jalan Malioboro sampai Jalan Ahmad Yani.

Ia menyampaikan, selaku pelaku usaha di kawasan ini, adanya kerusuhan dan juga kerusakan fasilitas umum di daerah wisata Malioboro dan kafe legian yang terbakar, amat  sangat disayangkan.

"Ini tidak menunjukan sikap dan karakter Jogja Istimewa. Semoga ini menjadi yang terakhir kalinya dan tidak akan ada aksi yang seperti ini lagi," tegasnya.

Oleh karena itu, sejumlah elemen masyarakat dan budayawan yang berkumpul di sini, untuk menyadarkan semua masyarakat bahwa menjaga Jogja agar tetap aman dan tentram.

Baca Juga : Demo Penolakan Omnibus Law Ricuh, Ketua DPRD Kota Malang: Ini Bukan Aksi Mahasiswa

"Tidak seperti aksi demo di DPRD DIY ricuh kemarin. Jadi mereka berkumpul untuk menjaga Jogja aman dan menandatangani petisi damai aman," ujarnya.

Untuk oknum-oknum yang melakukan perusakan di area sekitar Malioboro dan DPRD DIY harus ditindak tegas dan segera diamankan, karena itu merupakan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang.