Tanggapi Keluhan Penertiban PKL, Komisi B Minta Pemkot Siapkan Solusi Pemetaan Tempat

Keluhan pedagang kaki lima (PKL) di Jl Cibuni, Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing lantaran merasa tak diperlakukan adil dan harus ditertibkan Satpol PP mendapat tanggapan dari anggota DPRD Kota Malang.

Dalam hal ini, secara aturan jika memang ada pedagang yang melanggar fasilitas umum harus ditertibkan. Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang juga diminta bisa memberikan solusi bagi PKL - PKL yang terkena gusur tersebut.

Baca Juga : Pusdik Brimob Beri Kado HUT Arema ke-33, Penasaran?

"Pada prinsipnya kita kembalikan kepada aturan, artinya semuanya harus mengikuti aturan yang ada termasuk ketertiban jalan dan sebagainya. Tapi juga harus ada tugas dari pemerintah untuk memberikan tempat yang layak pada PKL itu agar tetap bisa berjualan," ujar Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono saat dihubungi MalangTIMES, Kamis (13/8/2020).

Namun, kabar lain menyebutkan jika proses penggusuran yang dilakukan Satpol PP Kota Malang hanya dilakukan kepada bedak milik seorang bernama Nopi Purwo Irawan. Dalam hal ini Trio meminta harus ada penyelidikan lebih.

Jika memang benar, adakah alasan yang menjadikan petugas menggusur hanya milik satu orang sedangkan lainnya tidak dilakukan penggusuran.

"Kalau cuma satu ya harus diselidiki alasannya kenapa. Masalahnya apa yang digusur itu orang itu saja," jelasnya.

Menurut dia petugas Satpol PP juga harus berlaku adil. Sehingga, tak hanya menanggapi adanya permintaan warga yang merasa terganggu saja. Melainkan, juga harus menertibkan PKL yang melakukan pelanggaran dengan berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan.

"Kalau toh memang dianggap melanggar, paling tidak dari Satpol PP bisa berlaku adil juga. Dipastikan juga bukan karena adanya keluhan, tapi memang di tempat yang tidak boleh berjualan itu diterapkan hal yang sama. Biar ada unsur keadilan," imbuhnya.

Lebih jauh, pria yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang ini mengharapkan ada solusi yang diberikan oleh Pemkot Malang. Terlebih, saat ini banyak pedagang yang terdampak Covid-19.

Salah satunya, dengan mendata aset-aset milik Pemkot Malang yang sekiranya bisa untuk dipergunakan sebagai lahan bagi PKL. Sehingga, akan bisa berjalan dengan tertib dan tidak mengganggu akses di fasilitas umum.

"Artinya kalau itu solusi jangka panjang. Di mana PKL memang bisa ditampung, itu salah satu permintaan kami. Aset-aset dari pemerintah yang bisa dimanfaatkan itu diakomodasi...

Baca Selengkapnya