Tidak Didanai Pemkab Malang, Begini Sistem yang Diterapkan di Kampung Tangguh

Sejauh ini sudah ada ratusan Kampung Tangguh yang tersebar di Kabupaten Malang. Menurut Bupati Malang, HM Sanusi, hingga massa transisi new normal life di hari ke 4, sudah ada sedikitnya 418 Kampung Tangguh yang tersebar di wilayah pemerintahannya.

”Kampung Tangguh ini merupakan kesadaran masyarakat untuk bergerak melaksanakan penyelamatan covid-19, melalui kegiatan mandiri dan kreasi di masing-masing desa. Maka perlu saya support, karena hakekatnya nanti new normal life itu seperti ini. Jadi masyarakat berbuat untuk kepentingan menyelamatkan dirinya sendiri dan orang lain,” kata Bupati Malang.

Baca Juga : Kabupaten Malang Miliki 418 Kampung Tangguh, Akan Terus Di-Instal

Ketika disinggung apakah Kampung Tangguh itu didanai oleh Pemkab Malang, Sanusi mengaku jika keberadaan Kampung Tangguh yang tersebar di 390 Desa dan Kelurahan di Kabupaten Malang itu, murni bersumber dari pendanaan masyarakat pribadi dan dikelola oleh masing-masing desa.

”Tidak (didanai Pemkab Malang) ini mandiri, menggunakan dana mandiri. Masing-masing iuran. Pemkab Malang hanya membantu, seperti misalnya di sini, nanti kita bantu 50 paket sembako. Jadi kita beri stimulan saja,” ucap Bupati Malang saat ditemui di sela agenda peninjauan Kampung Tangguh di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Kamis (4/6/2020).

Konsep mandiri tersebut, dijelaskan Sanusi, berupa kegiatan gotong royong dan saling membantu di tengah masyarakat. Dia mencontohkan, seperti misalnya tentang kebutuhan sembako. Di mana, warga yang mampu diimbau untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan.

”Di lumbung pangan itu disediakan kebutuhan pokok, ada mie instan, beras, dan ada kebutuhan bumbu-bumbu dapur. Yang berkelebihan silahkan menaruh disitu (lumbung pangan), sedangkan yang membutuhkan tinggal daftar nanti dikasih geratis. Ini merupakan bentuk gotong royong, take and give (mengambil dan memberi),” kata Sanusi.

Baca Juga : Baca Selengkapnya