Dinilai Menimbulkan Masalah, Proyek Jembatan Semanggi Diminta Dihentikan

Puluhan buruh dari Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun (FK-PAK) PDP Kahyangan bersama Paguyuban Insan Transportasi (Pintar) Jember, Senin (23/12), meluruk kantor DPRD Jember. Mereka mengadukan proyek pengerjaan milik pemerintah daerah yang dinilai menimbulkan sejumlah masalah. 

Koordinator aksi, Dwiagus Budianto, kepada jajaran anggota dewan komisi C mengadukan proyek pembangunan Jembatan Semanggi di kawasan Kecamatan Sumbersari. Pembanguan jembatan tersebut juga mendapat porsi anggaran fantastis, mencapai Rp 4,4 miliar.

Dwiagus mengatakan, anggaran penyertaan modal yang diajukan PDP Kahyangan sebesar Rp 5,5 miliar kepada Pemkab Jember sampai saat ini tidak ada kejelasan. Dari keterangan Kepala Bapekab, kata dia, anggaran penyertaan modal akan dialihkan untuk perawatan jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Jember. 

"Kami menilai pengalihan modal PDP untuk jembatan tidak relevan, sangat tidak elok. Hanya mempercantik jembatan sampai Rp 4,4 miliar. Padahal penyertaan modal itu selayaknya bisa untuk kami buruh bertahan hidup," ucapnya saat hearing di DPRD Jember. 

Tidak hanya soal penyertaan modal, pembangunan Jembatan Semanggi juga menimbulkan masalah lain. Sejumlah properti milik CV Berkat Jaya, papan reklame dan neon box diturunkan paksa tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. 

Ia merasa dirugikan, karena penurunan paksa membuat beberapa bagian propertinya rusak. "Tidak ada surat pemberitahuan dari pelaksana atau pun dinas terkait kepada CV Berkat Jaya, padahal surat izin pembayaran pajak semuanya legal, sesuai prosedur," kata Dwiagus yang juga duduk di dalam direksi CV Berkat Jaya.

Dengan sejumlah masalah tersebut, Dwiagus meminta anggota dewan sebagai wakil rakyat mereka untuk menghentikan pengerjaan Jembatan Semanggi sampai persoalan selesai. Bahkan, ia meminta dewan untuk melakukan sidak di lokasi proyek. "Kami minta proyek itu dihentikan sampai masalah ini clear," ucapnya.

"Masa cuma menambah aksesoris tiang-tiang dan lampu sampai Rp 4,4 miliar," imbuh Dwiagus. Angka tersebut, menurutnya patut dicurigai. Dikhawatirkan, ada upaya mark up anggaran dalam proyek tersebut yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara.

Mengenai permintaan tersebut, Anggota Komisi C DPRD Jember David Seto Handoko mengatakan akan berupaya untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, di antaranya kepolisian.

"Kami tadi sampaikan kepada pihak kepolisian tetapi semua kan ada aturan artinya ketika itu (pengerjaan) berbahaya dan merugikan banyak pihak bisa saja proyek itu dihentikan," tutur kader Partai NasDem itu. 

Pembangunan/peningkatan Jembatan Semanggi merupakan proyek milik Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemkab Jember. Jembatan yang akan dijadikan satu destinasi wisata itu menelan anggaran Rp 4.486.448.000,- yang dikerjakan mulai 1 November - 27 Desember 2019...

Baca Selengkapnya