Ahmad Irawan: Golkar Paling Oke soal Kaderisasi, Sayang Banyak yang Terjebak Korupsi

JATIMTIMES - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menyoroti persoalan serius dalam sistem politik Indonesia yang menurutnya masih membuka celah besar bagi praktik korupsi. Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam sebuah program dialog televisi nasional bertema Putus Rantai Korupsi.

Dalam pernyataannya, wakil rakyat dari Dapil Malang Raya itu menjelaskan bahwa Partai Golkar memiliki sistem kaderisasi yang kuat dan demokratis dibandingkan partai lain. Ia bahkan menyebut Golkar sebagai salah satu partai dengan proses rekrutmen terbaik karena memiliki banyak sumber kader melalui organisasi masyarakat (ormas).

Baca Juga : Cuaca Ekstrem Melandai, Jalur Pendakian Gunung Panderman dan Gunung Bokong Dibuka Kembali Mulai Hari Ini

"Bisa dicek, partai paling, ya saya bisa membanggakan paling oke lah kaderisasinya itu adalah partai Golkar. Karena partai ini sangat, sangat demokratis, kami punya banyak sumber rekrutmen, kami punya banyak ormas gitu, sehingga kader-kader yang memang siap menjadi pemimpin itu banyak," ujar Irawan, dikutip dari akun Instagramnya, Kamis (29/1/2026). 

Namun, di balik kebanggaan tersebut, ia juga mengungkapkan kekecewaan. Menurutnya, banyak kader yang sudah dibina dan dipersiapkan justru terjebak dalam praktik korupsi ketika sudah menduduki jabatan publik.

"Tapi justru kami sangat menyayangkan kemudian, kader yang kami bentuk, kami rekrut, kami persiapkan sedemikian rupa, ketika menjadi pejabat publik dan masuk dalam pemerintahan itu sendiri, itu terjebak dalam, kalau kita pakai judul pembicaraan kita hari ini adalah mata rantai korupsi itu sendiri," katanya.

Irawan mengaku kondisi tersebut membuat dirinya dan partai merasa sedih. Ia menilai banyak politisi yang awalnya memulai karier dari nol, bahkan tidak pernah membayangkan bisa mencapai posisi strategis seperti kepala daerah, anggota DPR, hingga menteri, pada akhirnya terseret dalam sistem yang bermasalah.

"Kami menyayangkan dan kadang-kadang sedih juga, karena banyak diantara teman-teman kami itu memulai karir politiknya dari nol, dan banyak juga dari yang sebelumnya mereka mungkin nggak terpikir, bisa jadi bupati, wali kota, gubernur, anggota DPR, bahkan menteri, mereka ini nggak terpikir," ucapnya.

Baca Juga : Islamisasi, Intrik, dan Dendam di Brang Wetan: Kisah Kiai Posong, Menak Sopal, dan Batoro Katong

Menurut Irawan, keterlibatan para pejabat publik dalam korupsi menunjukkan adanya persoalan di bagian hulu atau sistem besar dalam politik Indonesia. Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa hanya dibebankan pada individu semata, tetapi juga harus dilihat sebagai masalah struktural.

"Itu (penyebabnya) dalam sistem itu, mereka akhirnya terlibat. Nah, kami melihat memang ada persoalan dalam hulu tadi, hulu atau sistem besar politik kita," pungkas Irawan.