JATIMTIMES - Di saat sebagian partai politik mulai melirik wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, PDI Perjuangan justru mengambil sikap berlawanan.
DPC PDI Perjuangan Kota Malang secara tegas menutup pintu terhadap gagasan tersebut dan memilih pasang badan menjaga hak pilih rakyat.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menilai wacana pilkada yang dipilih DPRD bukan sekadar perubahan teknis, melainkan ancaman serius bagi kedaulatan demokrasi.
Menurut dia, hak rakyat dalam menentukan pemimpin tidak boleh ditarik kembali ke ruang elite. “Pilkada dipilih DPRD jelas kami tolak. Demokrasi ini milik rakyat. Jangan sampai haknya justru direbut,” tegas Mia, sapaan akrabnya.
Ia menilai, jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, maka suara rakyat berpotensi tereduksi dan hanya menjadi formalitas politik. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi yang selama ini diperjuangkan.
Sebagai partai yang mengusung keberpihakan kepada wong cilik, PDI Perjuangan Kota Malang menegaskan tidak akan berada di barisan yang menggerus kedaulatan rakyat.
“Secara konstitusi, ini jelas mencederai demokrasi masyarakat. Sikap kami tegas, tidak setuju,” lanjutnya.
Baca Juga : Tancap Gas di Awal Periode, DPC PDIP Kota Malang Bidik Tambahan Kursi dan Perkuat Politik Kerakyata
Mia menegaskan, penolakan ini bukan sikap sesaat, melainkan bagian dari komitmen ideologis partai.
PDI Perjuangan, kata dia, berdiri di atas ajaran Marhaenisme yang diwariskan Bung Karno, yang menempatkan rakyat kecil sebagai pusat perjuangan politik.
“Ideologi PDI Perjuangan bersumber dari ajaran Marhaenisme Bung Karno. Keberpihakan kepada wong cilik dan kaum Marhaen adalah roh perjuangan kami, termasuk dalam menjaga hak rakyat memilih pemimpinnya,” pungkasnya.
