JATIMTIMES - KH. Yahya Cholil Staquf, atau yang akrab disapa Gus Yahya, tengah menjadi pusat perhatian publik setelah munculnya desakan agar ia mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PBNU. Polemik semakin mencuat setelah beredar surat edaran yang disebut-sebut sebagai pemecatan dirinya dari pucuk pimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut per hari ini, Rabu (26/11/2025).
Hal ini kemudian menjadi perhatian publik apalagi ditambah dengan Gus Yahya yang langsung menolak keputusan tersebut. Alhasil, publik pun kini mulai mencari kembali awal polemik permasalahan yang berujung pada desakan untuk mundur bagi Gus Yahya ini. Selain itu, latar belakang Gus Yahya juga menjadi incaran publik.
Baca Juga : Revisi Perda Trantibum, Fraksi Gerindra DPRD Jatim Soroti Aspek Pengawasan hingga Pendanaan
Awal Polemik: Risalah Syuriah PBNU
Gejolak ini bermula dari Rapat Harian Syuriah PBNU yang digelar Kamis (20/11). Dari total 53 pengurus harian, 37 hadir dalam forum tersebut. Rapat itu kemudian menghasilkan sebuah Risalah berisi rekomendasi bahwa Gus Yahya diminta mengundurkan diri dalam waktu tiga hari.
Dalam dokumen yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar tersebut, salah satu alasan permintaan pengunduran diri ialah lantaran Gus Yahya dianggap menghadirkan narasumber yang dikaitkan dengan “jaringan Zionisme Internasional” dalam acara Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) pada 15 Agustus 2025 di Jakarta. Langkah itu dinilai bertentangan dengan prinsip Aswaja An-Nahdliyah serta Muqaddimah Qanun Asasi NU.
Dinamika internal ini akan dibahas lebih jauh dalam Rapat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia pada Minggu (23/11) di Surabaya. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh Ketua PCNU Surabaya, Masduki Toha, yang menyebut bahwa agenda itu memang diarahkan untuk menyikapi Risalah Syuriah.
Di tengah menghangatnya situasi, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengimbau seluruh pengurus dan warga NU agar tetap tenang.
“Ini dinamika organisasi yang sedang berjalan. Jangan terbawa arus berita yang menyesatkan. Ikuti perkembangan hanya dari informasi resmi,” ujar Gus Ipul di Jakarta, Jumat (21/11).
Bahkan teranyar, muncul surat edaran yang berisikan pemecatan Gus Yahya dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. Dalam surat tersebut tercantum bahwa seluruh kewenangan dan atribut jabatan Ketua Umum dicabut mulai 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.
Isi surat itu menyatakan bahwa untuk sementara, kepemimpinan PBNU diambil alih sepenuhnya oleh Rais Aam sampai ada keputusan lebih lanjut.
Sosok Gus Yahya: Ulama Intelektual dari Keluarga Besar NU
Terlepas dari polemik yang saat ini mencuat, Gus Yahya dikenal sebagai figur intelektual dengan rekam jejak yang kuat di dunia pesantren dan pemerintahan.
Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan
Lahir di Rembang, Jawa Tengah, pada 16 Februari 1966, Gus Yahya berasal dari keluarga ulama terpandang. Ia merupakan putra KH. Muhammad Cholil Bisri, salah satu tokoh penting NU sekaligus keponakan dari KH. Mustofa Bisri (Gus Mus).
Pendidikan dasarnya ditempa di lingkungan Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, lalu melanjutkan pendalaman ilmu agama di Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, yang dikenal kuat dalam tradisi kajian kitab kuning.
Tidak hanya menekuni pendidikan agama, Gus Yahya juga menempuh pendidikan formal di Universitas Gadjah Mada (UGM), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi. Perpaduan pendidikan pesantren dan akademik modern membentuk gaya berpikirnya yang terbuka, komunikatif, dan moderat.
Baca Juga : Fisip UB Luncurkan Magister Ilmu Pemerintahan, Siapkan SDM Pemerintahan Masa Depan
Jejak Panjang di NU
Karier Gus Yahya di tubuh Nahdlatul Ulama berlangsung panjang dan stabil. Ia mengisi berbagai posisi penting sebelum dipercaya memimpin PBNU.
Beberapa jabatan yang pernah dipegangnya:
• Katib A’am PBNU (2015–2021)
• Ketua Umum PBNU (2021–2026)
Dalam banyak kesempatan, ia menegaskan bahwa NU bukan organisasi politik, melainkan organisasi keagamaan yang mengabdikan diri pada pendidikan, sosial, dan pembangunan kebangsaan. Sikap inilah yang sering ia jadikan dasar untuk menjaga independensi organisasi di tengah derasnya arus politik nasional.
Peran dalam Pemerintahan dan Diplomasi Internasional
Pengaruh Gus Yahya tidak berhenti di lingkup organisasi. Kiprahnya juga merambah ke pemerintahan dan forum global.
Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ia dipercaya sebagai Juru Bicara Presiden RI—sebuah posisi strategis pada masa transisi demokrasi. Kemampuannya dalam komunikasi publik menjadi alasan utama penunjukan tersebut.
Pada 2018, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Melalui peran ini, Gus Yahya turut memberikan rekomendasi strategis terkait isu kebangsaan, moderasi beragama, hingga dinamika geopolitik.
Di kancah internasional, Gus Yahya aktif mengikuti dialog antaragama dan forum perdamaian dunia. Ia sering mewakili suara Islam Indonesia yang dikenal moderat, toleran, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan universal.
