JATIMTIMES - Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) bakal menginisiasi pembentukan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang transportasi publik terintegrasi. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim.
"Untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap jaminan layanan transportasi publik, Komisi D berinisiatif menyiapkan raperda transportasi publik terintegrasi," ungkap Abdul Halim, Rabu (24/9/2025).
Baca Juga : DPRD Jatim Dorong Pembentukan Pansus BUMD: Merger atau Bubarkan yang Tidak Produktif
Lebih lanjut, legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menjelaskan bahwa payung hukum tentang transportasi publik terintegrasi ini diinisiasi sekaligus sebagai langkah strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem transportasi yang nyaman, terjangkau, dan saling terkoneksi.
“Nantinya kabupaten/kota juga diharapkan menyiapkan feeder yang masuk hingga kampung dan desa, sehingga masyarakat bisa menjangkau bus antarkota maupun antarprovinsi,” kata Abdul Halim.
Pembahasan mengenai draf regulasi tersebut sudah berlangsung sejak beberapa waktu terakhir. Komisi D juga telah menggelar rapat dengan Dishub Jatim belum lama ini untuk membahas hal tersebut.
DPRD Jatim juga terus mendukung keberlangsungan transportasi publik, khususnya TransJatim. Saat ini, di Jatim sudah beroperasi 6 koridor layanan bus TransJatim.
Tercatat mulai 27 September mendatang, akan diluncurkan Koridor VII rute baru Lamongan Selatan–Dukun Gresik hingga ke Paciran, Lamongan Utara.
Selain itu, untuk Koridor VIII wilayah Malang Raya ditargetkan beroperasi pada November 2025. Rute ini akan menyambungkan Terminal Tipe B milik provinsi hingga Kota Batu.
“Malang adalah kota pelajar. Kontribusinya besar di dunia pendidikan, jadi transportasi publik yang terintegrasi mutlak dibutuhkan. Kemudian paling tidak nantinya setiap karesidenan di Jawa Timur memiliki layanan transportasi publik. Targetnya ada 14 koridor yang terbangun,” jelasnya.
Halim menambahkan, animo masyarakat yang tinggi terhadap layanan Trans Jatim harus diimbangi dengan penambahan armada di beberapa koridor.
Baca Juga : Hari Tani Nasional, Khusnul Khuluk DPRD Jatim Dorong Ada Jaminan Pasar Hasil Pertanian
“Banyak usulan agar ditambah armada karena penumpang sudah melebihi kapasitas. Itu yang juga akan kita dorong,” tandasnya.
Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan layanan TransJatim yang sudah berlangsung selama ini. Bahkan, ia menyebut, TransJatim layak diklaim sebagai salah satu program paling spektakuler Pemprov Jatim.
“Bukan sekadar soal rakyat mendapat transportasi nyaman, tapi juga efek sosial, keselamatan, dan ekonomi yang ikut bergerak,” jelasnya.
"Pengguna TransJatim semua koridor, saat ini sekitar 22.000 orang per hari. Jika dihitung sederhana, setidaknya ada 11 ribu pengendara roda dua yang beralih ke TransJatim," sambungnya.
Menurut dia, dampak positif juga tercatat pada angka kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data Direktorat Lantas Polda Jatim, pada 2023 sekitar 84 persen kecelakaan disumbang oleh kendaraan roda dua. Dengan migrasi sebagian pengguna, risiko kecelakaan diperkirakan dapat ditekan signifikan.
“Belum lagi multiplier effect bagi masyarakat sekitar. Di area parkir koridor, UMKM bisa tumbuh, warung kopi berkembang, dan ini menumbuhkan ekonomi lokal,” pungkasnya.
