JATIMTIMES - Angka stunting di Kabupaten Situbondo mengalami lonjakan signifikan. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) di 160 lokus desa, prevalensi stunting naik dari 4,1 persen pada 2023 menjadi 10,6 persen di 2024.
Data ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah daerah yang sebelumnya optimis menekan angka stunting secara drastis. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Situbondo, dr. Sandi Hendrayono, membenarkan temuan tersebut.
Baca Juga : Rutan Situbondo Gandeng BNNK Banyuwangi dan Gannesa untuk Optimalisasi Rehabilitasi Pemasyarakatan
“Iya benar, berdasarkan hasil survei Provinsi Jawa Timur yang dilakukan SSGI, angka stunting di Kabupaten Situbondo sebesar 10,6 persen di 160 lokus di beberapa desa, bukan seluruh desa di Situbondo. Sedangkan sesuai hasil survei yang dilakukan Pemkab Situbondo melalui EEGM angkanya mencapai 5,9 persen,” ujar dr. Sandi, Jumat (22/8/2025).
Menurutnya, penyebab kenaikan stunting ini bersifat holistik atau menyeluruh. Artinya, banyak faktor saling terkait yang memengaruhi kondisi ini, bukan hanya satu atau dua penyebab saja.
“Faktor yang mengakibatkan naiknya angka stunting di Situbondo bersifat holistik. Semua saling berkaitan, mulai dari pola asuh, asupan gizi, hingga kondisi sosial ekonomi,” tegasnya.
Lebih lanjut, dr. Sandi menjelaskan bahwa salah satu pemicu utama adalah tingginya angka kelahiran bayi yang mencapai sekitar 4.000 per tahun.
“Selain itu, ada juga anak-anak yang sebelumnya tidak masuk kategori stunting, namun pada tahun ini terdeteksi stunting karena pengukuran dilakukan berdasarkan umur,” paparnya.
Ia menambahkan, kondisi bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) juga menjadi faktor signifikan. “Kalau saat hamil intervensi gizi ibu kurang, maka bayi berpotensi BBLR. Ini sangat berpengaruh terhadap risiko stunting,” jelasnya.
Selain faktor gizi, pola asuh anak dan pemberian ASI eksklusif juga berperan besar. Tidak hanya itu, faktor genetik turut memberikan kontribusi.
“Ada beberapa kasus dimana anak mengalami gangguan tumbuh kembang akibat penyakit penyerta atau faktor keturunan. Ini memperberat kondisi mereka,” kata Sandi.
Baca Juga : Situbondo Belum Miliki IPLAD, DPRD Godog Raperda Inisiatif Pengelolaan Limbah Air Domestik
Dari sisi sosial ekonomi, keterbatasan daya beli keluarga juga memengaruhi pemenuhan gizi anak. Lingkungan yang kurang sehat pun menjadi pemicu tambahan yang memperburuk situasi.
“Makanya, stunting ini tidak bisa diintervensi hanya oleh Dinas Kesehatan. Semua instansi harus ikut terlibat,” tegasnya.
Sebagai langkah intervensi, Dinkes Situbondo akan memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal selama 90 hari atau tiga bulan.
“Kalau bantuan hanya sesaat, tidak akan punya daya ungkit untuk menurunkan angka stunting. Harus berkesinambungan,” tandas Sandi.
Meski angka stunting naik, Pemkab Situbondo tetap menargetkan prevalensi turun menjadi 5,1 persen pada tahun 2025. “Target ini kami tetapkan berdasarkan rata-rata data bulan timbang. Kami akan maksimalkan semua program untuk mencapainya,” pungkasnya.
