JATIMTIMES - Komitmen Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan semakin ditegaskan. Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau akrab disapa Mas Rio bersama Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, melakukan kunjungan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (20/08/2025).
Dalam kunjungan tersebut, keduanya meminta pendampingan dari KPK terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (barjas) serta penguatan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawasi tata kelola keuangan daerah. Hal ini disebut sebagai langkah preventif agar Situbondo terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Baca Juga : Hujan Disertai Angin Kencang, Belasan Rumah di Kota Batu Rusak
Mas Rio menjelaskan, pendampingan dari KPK sangat penting agar proses pembangunan daerah berjalan sesuai aturan yang berlaku. “Kami ingin memastikan seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa berjalan transparan, akuntabel, dan tidak membuka peluang penyimpangan. Karena itu, kami minta KPK hadir mendampingi,” ungkapnya.
Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, menambahkan bahwa pihak legislatif mendukung penuh langkah eksekutif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
“Kunjungan ini menjadi bukti bahwa Situbondo tidak ingin main-main dalam hal tata kelola pemerintahan. Dengan dukungan KPK, kami yakin sistem pengawasan bisa berjalan lebih baik,” ujarnya, Kamis (21/08/2025).
Selain membahas teknis pengadaan barjas, pertemuan juga menyinggung soal mekanisme pengawasan keuangan dan peran BPK dalam memperkuat akuntabilitas daerah. Bupati Yusuf Rio menyebut, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, KPK, dan BPK akan memperkecil potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga realisasi anggaran.
Tidak hanya meminta pendampingan di Jakarta, Mas Rio juga mengungkapkan inisiatifnya untuk mengundang KPK secara khusus ke Kabupaten Situbondo. Menurutnya, kehadiran langsung KPK akan memberikan pengetahuan lebih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai tata cara menjalankan tugas secara bersih dan sesuai aturan.
“Saya rasa perlu ada pertemuan khusus satu atau dua perwakilan KPK datang ke Situbondo. Kita ingin para OPD mendapat arahan langsung agar semakin disiplin dan profesional,” kata Mas Rio.
Inisiatif ini diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif di kalangan birokrasi Situbondo untuk mengedepankan prinsip integritas dalam bekerja. Dengan begitu, reformasi birokrasi di daerah bisa berjalan lebih cepat dan efektif.
Baca Juga : Lokasi Pekerja Jatuh dari Atap Pasar Induk Among Tani Ditaburi Bunga
Masyarakat Situbondo menyambut positif langkah ini. Banyak pihak menilai, komitmen antikorupsi yang ditunjukkan Bupati bersama DPRD merupakan terobosan penting untuk memperbaiki citra pemerintah daerah.
“Kalau KPK bisa rutin memberikan pendampingan, kami yakin Situbondo bisa jadi contoh daerah yang bersih,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Pihak KPK yang menerima kunjungan mengapresiasi langkah Situbondo dan siap memberikan dukungan berupa pendampingan teknis maupun edukasi. Pendekatan ini sejalan dengan misi KPK untuk memperkuat pencegahan korupsi di tingkat daerah.
Dengan adanya pendampingan langsung dan rencana edukasi ke OPD, diharapkan Situbondo mampu menjadi daerah percontohan dalam menerapkan prinsip good governance. Langkah ini juga mempertegas tekad Bupati Yusuf Rio dan DPRD untuk menjadikan Situbondo sebagai kabupaten yang bebas dari praktik KKN.
