JATIMTIMES - Kebijakan seragam gratis yang digulirkan Pemerintah Kota Malang menuai respons positif dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Guru Besar (Gubes) Manajemen Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Malang (UM), Prof. Dr. Syamsul Hadi, M.Pd., M.Ed..
Prof. Syamsul menilai program ini bukan hanya meringankan beban orang tua, tetapi juga memiliki makna sosial yang dalam dan potensi dampak jangka panjang yang besar.
Baca Juga : GP Ansor Jatim Bagikan 192 Ribu Ton Benih Padi, Langkah Nyata Wujudkan Ketahanan Pangan
Menurut Prof. Syamsul, program pembagian seragam gratis merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, khususnya dari sisi ekonomi. Ia menilai bahwa pengadaan seragam oleh pemerintah secara langsung telah mengurangi beban pembiayaan yang biasanya harus ditanggung orang tua.
"Kalau pemerintah mau menanggung dan membebaskan orang tua dari membeli seragam, saya kira ini kebijakan yang sangat positif. Artinya, pemerintah hadir dalam menjawab kebutuhan nyata rakyat," ujarnya.
Namun, ia juga menggarisbawahi pentingnya memastikan prioritas kebutuhan masyarakat terpenuhi secara proporsional. Dalam konteks ini, seragam hanyalah satu dari sekian kebutuhan pendidikan yang ada. Bisa jadi, di beberapa kondisi, ada kebutuhan lain yang lebih mendesak.
Lebih dari sekadar pakaian, Prof. Syamsul menekankan bahwa seragam memiliki dimensi sosial yang kuat, terutama dalam menciptakan rasa kesetaraan dan mengurangi potensi diskriminasi. Di negara seperti Indonesia, di mana gaya berpakaian kerap menjadi simbol status sosial, keberadaan seragam menjadi semacam "perisai" yang menjaga anak-anak dari rasa rendah diri maupun sikap pamer dari kalangan yang lebih mampu.
"Kalau dibiarkan, perbedaan pakaian bisa menimbulkan kesenjangan sosial. Anak yang tidak mampu bisa merasa minder, sementara yang mampu bisa terkesan ingin tampil beda. Seragam adalah cara untuk menekan itu," jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa keseragaman dalam berpakaian tidak berarti menghilangkan keberagaman individu. Justru, dalam momen-momen tertentu, seperti Hari Kartini atau Hari Kemerdekaan, pelajar bisa tetap menunjukkan identitas budaya dan kebinekaan melalui busana adat atau tematik.
Tak hanya soal kesetaraan, seragam sekolah juga memiliki fungsi membangun identitas kolektif dan kedisiplinan. Prof. Syamsul mencontohkan bagaimana di masa lalu, seragam bahkan menjadi strategi untuk menghindari konflik antarsekolah.
"Dulu banyak tawuran antarpelajar. Seragam jadi alat identifikasi yang justru memperkeruh keadaan. Maka pemerintah waktu itu menyamakan model dan warna seragam untuk meredam hal itu. Sekarang, seragam bisa menjadi identitas sekolah sekaligus alat membangun kesadaran kolektif," paparnya.
Di sisi lain, ia menyoroti pentingnya nilai edukatif yang terkandung dalam program ini. Bila dikelola dengan baik dan berkelanjutan, program semacam ini bukan hanya membantu secara ekonomi, tetapi juga mengajarkan makna kesetaraan, tanggung jawab sosial, dan kebersamaan.
Meski memuji program seragam gratis yang merupakan perwujudan visi misi Kota Malang Mbois Berkelas, Prof. Syamsul juga memberikan catatan penting. Ia mengingatkan agar kebijakan semacam ini tidak hanya bersifat jangka pendek atau sekadar janji politis yang mudah diubah saat terjadi pergantian kepemimpinan.
"Sayangnya, banyak kebijakan di negeri ini seperti barang dagangan yang hanya diganti bungkusnya ketika ganti pejabat. Padahal, kalau sudah terbukti menguntungkan rakyat, ya mestinya diteruskan. Jangan malah dihentikan," kritiknya.
Ia menekankan bahwa keberlanjutan kebijakan harus menjadi bagian dari desain sistem, bukan sekadar inisiatif personal pemimpin. Menurutnya, program yang baik harus bisa melewati pergantian periode pemerintahan.
Terkait fakta bahwa program seragam gratis ini diberikan kepada semua siswa baru tanpa melihat latar belakang sosial-ekonomi, Prof. Syamsul menilai langkah ini adil sepanjang kualitas dan distribusinya merata.
"Beri semua saja, tidak usah dibeda-bedakan. Yang penting, standarnya jelas dan berkualitas. Orang tua yang mampu pun tidak akan keberatan menerima seragam bantuan kalau memang niatnya untuk kebersamaan dan kesetaraan," tandasnya.
Namun, ia juga menyarankan agar dalam kebijakan pendidikan lainnya, pemerintah tetap memprioritaskan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
