JATIMTIMES - Peluncuran kapal cepat rute Banyuwangi–Denpasar yang sebelumnya dijadwalkan pada 16 Juni 2025, dipastikan tertunda. Merespons penundaan tersebut, Komisi D DPRD Jawa Timur (Jatim) memastikan pihaknya turun langsung untuk menyelesaikan kendala yang terjadi.
Anggota Komisi D DPRD Jatim Yoyok Mulyadi memastikan, pihaknya akan melakukan kunjungan langsung ke Banyuwangi dalam waktu dekat untuk memastikan segala kesiapan menuju peluncuran transportasi laut cepat antarpulau ini.
Baca Juga : Jalur Cangar- Pacet Sudah Buka 24 Jam, DPRD Jatim Beri Sejumlah Catatan
"Kami akan segera turun ke lapangan, ke Dinas Perhubungan Banyuwangi, bahkan jika diperlukan kami juga akan menyambangi Pemkot Denpasar dan pihak swasta yang menjadi operator kapal cepat," tegas Yoyok.
Kapal cepat Banyuwangi–Denpasar akan melayani penyeberangan dari Pelabuhan Boom Marina Banyuwangi menuju Pelabuhan Serangan, Sanur, Denpasar, dengan waktu tempuh hanya sekitar 2,5 jam. Itu jauh lebih efisien dibanding jalur darat yang bisa memakan waktu hingga 6 jam.
Kapal ini akan beroperasi setiap hari kecuali Selasa (karena maintenance), dengan fasilitas modern yang mampu menampung hingga 400 penumpang dalam dua kelas: Executive dan VIP. Tiket pun dapat dipesan secara online lewat aplikasi Express Bahari Mobile.
Komisi D berharap keberadaan kapal cepat ini dapat menjadi solusi transportasi modern yang aman, nyaman, dan efisien bagi masyarakat Jatim dan Bali, sekaligus mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan kedua daerah.
Karena itu, Yoyok ingin program yang digagas Pemprov Jatim itu bisa secepatnya terlaksana. "Kami akan kawal peluncuran ini sampai benar-benar terealisasi. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik," tandas Yoyok.
Baca Juga : Kontingen Kota Batu Targetkan 40 Medali Emas di Porprov IX Jatim 2025
Mantan Wakil Bupati Situbondo ini mengungkapkan, ada informasi bahwa peluncuran kapal cepat Banyuwangi-Denpasar akan digeser menjadi tanggal 25 Juni 2025. Terkait hal ini, koordinasi lintas wilayah dan instansi harus segera dilakukan agar tidak ada lagi penundaan.
"Kami ingin memastikan bahwa tidak ada kendala teknis maupun administratif yang bisa menghambat peluncuran kapal ini. Kapal cepat ini bukan hanya soal transportasi, tapi soal konektivitas dua provinsi yang sangat potensial dalam pariwisata dan ekonomi," ujarnya.
