JATIMTIMES – Kebijakan Pemerintah Kota Blitar membuka makam Bung Karno (MBK) selama 24 jam mendapat dukungan dari Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Blitar. Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya memperluas akses masyarakat untuk berziarah, tetapi juga memperkuat posisi Kota Blitar sebagai tujuan wisata sejarah sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi di sekitar kawasan.
Ketua PC GP Ansor Kota Blitar Mohamad Romdhoni mengatakan, pembukaan makam Bung Karno sepanjang hari merupakan langkah strategis. Peziarah dari berbagai daerah kini tidak lagi dibatasi waktu ketika hendak mendatangi pusara presiden pertama RI tersebut, termasuk rombongan yang baru tiba di Kota Blitar pada malam hingga dini hari.
Baca Juga : P-APBD 2026, Banggar DPRD Jatim Desak Pemprov Benahi Serapan dan Ketimpangan
Namun, menurut Romdhoni, kebijakan itu tidak semestinya hanya dilihat dari perspektif pariwisata dan ekonomi. Ada dimensi sejarah dan kebangsaan yang lebih mendasar. Kota Blitar, kata dia, memiliki kehormatan sekaligus tanggung jawab karena menjadi tempat peristirahatan terakhir Bung Karno.
“Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk datang, berziarah, mendoakan, serta mengenang jasa-jasa Bung Karno memiliki nilai historis dan kebangsaan yang sangat dalam,” kata Romdhoni, Rabu (2/9/2026).
Ia menilai makam Bung Karno bukan sekadar objek wisata. Kawasan tersebut juga menjadi ruang spiritual sekaligus tempat masyarakat belajar sejarah, merawat ingatan kolektif, serta mengenal kembali gagasan dan perjuangan Sang Proklamator.
Dengan skema operasional 24 jam, akses terhadap ruang sejarah tersebut menjadi lebih terbuka. Kebijakan ini terutama memberi kemudahan bagi peziarah dari luar daerah yang menempuh perjalanan panjang dan kerap tiba setelah jam kunjungan reguler berakhir.
“Dengan skema 24 jam, peziarah yang tiba di Kota Blitar pada malam hari tidak lagi terhambat oleh batasan jam operasional,” ujarnya.
Romdhoni menilai keterbukaan akses tersebut juga berpotensi memperkuat citra Kota Blitar sebagai kota yang menjaga warisan Bung Karno. Makam Sang Proklamator dapat terus berkembang sebagai simpul wisata sejarah dan kebangsaan yang menjangkau masyarakat lebih luas.
Di sisi lain, bertambahnya durasi aktivitas di kawasan MBK berpeluang menciptakan efek pengganda bagi perekonomian lokal. Aktivitas peziarah yang berlangsung hingga malam dan dini hari membuka pasar lebih luas bagi UMKM, pedagang cenderamata, kuliner, jasa transportasi lokal hingga usaha penginapan.
Romdhoni menekankan, manfaat ekonomi tersebut harus tumbuh beriringan dengan upaya menjaga nilai historis kawasan makam Bung Karno.
“Nilai penghormatan sejarah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus berjalan selaras,” kata Romdhoni.
Baca Juga : Terungkap Penganiayaan Anak oleh Ibu Kandung dan Kekasihnya, Korban Dibanting hingga Diikat
Pergerakan pengunjung yang tidak lagi terkonsentrasi pada siang hari juga berpotensi menghidupkan ekonomi malam di sekitar kawasan. Bagi GP Ansor, manfaat ekonomi tersebut penting agar pengembangan destinasi sejarah turut memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Meski memberikan dukungan penuh, GP Ansor mengingatkan bahwa operasional selama 24 jam membawa konsekuensi terhadap pengelolaan kawasan. Jam kunjungan yang semakin panjang perlu diimbangi dengan kesiapan fasilitas dan tata kelola yang memadai.
Romdhoni menyebut aspek keamanan, ketertiban, kebersihan, penerangan jalan hingga fasilitas umum perlu terus diperkuat. Penataan tersebut diperlukan agar peningkatan aktivitas ekonomi tidak mengurangi kenyamanan peziarah maupun kekhusyukan kawasan makam.
Evaluasi berkala juga dinilai penting untuk membaca dinamika setelah kebijakan berjalan. Dengan demikian, persoalan yang muncul di lapangan dapat segera dibenahi tanpa mengurangi manfaat pembukaan akses selama 24 jam.
“Pengembangan kawasan makam Bung Karno harus bermuara pada penguatan identitas Kota Blitar sebagai pengawal warisan sejarah Bung Karno,” kata Romdhoni.
Menurut dia, pembangunan kawasan MBK harus mampu mempertemukan dua kepentingan: merawat nilai historis Sang Proklamator dan menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Keduanya tidak perlu dipertentangkan selama pengelolaan dilakukan secara tertib dan berkelanjutan.
“Nilai penghormatan sejarah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus berjalan selaras. Kami mendukung kebijakan ini terus berjalan dengan tetap disertai evaluasi penataan yang inklusif,” pungkas Romdhoni.
