JATIMTIMES – Program Perintis Berdaya Connect (PBC) direplikasi di Kota Batu. Replikasi tersebut jadi program kedua setelah diterapkan di Kota Bandung. Peluncurannya di Kota Batu, Rabu (26/8/2026), tidak sekadar menjadi ajang seremoni, melainkan evaluasi terhadap kerentanan ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyoroti masih banyaknya persoalan mendasar yang menghambat pelaku usaha daerah untuk benar-benar bisa naik kelas.
Baca Juga : Haul ke-626 Syekh Maulana Malik Ibrahim, UIN Maliki Malang Dorong Penguatan Daya Saing Perguruan Tinggi
Meskipun Kota Batu terpilih sebagai pilot project nasional kedua setelah Kota Bandung lantaran keaktifan gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), pemerintah pusat mengakui daya saing produk lokal masih kerap terbental masalah struktural. Persoalan tersebut meliputi lambatnya adopsi teknologi, kerumitan perizinan, hingga tingginya ketergantungan pada bahan baku impor.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa peran negara selama ini sering kali terjebak sebatas pembuat regulasi atau sekadar menggelar acara pameran temporer tanpa pendampingan tuntas. Pola kerja birokrasi lama tersebut dinilai tidak efektif untuk menjawab kegagalan yang berulang kali dialami para pengusaha kecil di tingkat tapak.
"Masing-masing kota tentu berbeda dalam memerankan peran pemerintah, bisa regulator saja, pendamping saja, atau agregator. Tugas Kemenko ini memastikan agar bahan baku yang mudah diakses dan berkualitas itu terpenuhi, karena sebagian masih harus impor dan butuh perhatian dari Kementerian Perdagangan hingga Bea Cukai," tegas Muhaimin.
Muhaimin mengkritik lambatnya koordinasi antar-lembaga dalam mengamankan pasokan bahan baku produksi serta proteksi terhadap pelaku usaha pemula. Pihaknya meminta agar fasilitas pendampingan seperti PBC dan PLUT tidak hanya menguntungkan pengusaha menengah yang sudah mapan, melainkan proaktif merangkul unit usaha rentan.
Penetapan indikator "naik kelas" bagi UMKM juga dimintakan untuk dievaluasi secara rinci agar tidak sebatas menjadi klaim di atas kertas. Evaluasi berkala dinilai krusial untuk memastikan bahwa alokasi anggaran pendampingan benar-benar memunculkan kemandirian ekonomi, bukannya ketergantungan baru pada proyek pemerintah.
Baca Juga : Jelang Muktamar NU ke 35, Peserta tak Langsung ke Jombang tapi Transit di Surabaya, Ada Apa?
Ujian sesungguhnya dari program PBC di Kota Batu kini tertuju pada sejauh mana komitmen lintas kementerian dalam memangkas efisiensi birokrasi impor bahan baku dan penyediaan teknologi murah. Tanpa adanya pembenahan pada akar masalah tersebut, upaya mendorong UMKM daerah naik kelas dikhawatirkan hanya akan menjadi beban baru bagi para pelaku usaha kecil.
"Targetnya semakin menciptakan pelaku usaha UMKM yang naik kelas, tumbuh mandiri dan kokoh, inovatif, sekaligus berdaya saing. Pemerintah harus proaktif kepada usaha yang potensial dan kreatif, serta mengevaluasi cara-cara lama agar tidak mengulangi kegagalan," pungkasnya.
