JATIMTIMES – Model perlindungan anak pekerja migran Indonesia (PMI) yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Gresik mendapat perhatian di tingkat nasional. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani didapuk sebagai narasumber utama dalam Diskusi Publik Nasional bertema Anak Pekerja Migran Indonesia: Tantangan, Pelindungan, dan Masa Depan di Aula K.H. Abdurrahman Wahid, Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Jakarta, Senin (27/7/2026).
Dalam forum tersebut, Bupati Yani menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI sebagai Kepala Daerah Inspiratif dalam Gerakan Peduli Anak Pekerja Migran Indonesia. Penghargaan itu diberikan atas komitmennya dalam memenuhi hak dan perlindungan anak-anak pekerja migran.
Baca Juga : Beyond Protection, BPJS Ketenagakerjaan Dorong Ahli Waris Bangkit dan Mandiri Melalui Program PEKA
Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Wakil Menteri PPPA Veronika Tan, Ketua KPAI Aris Adi Leksono, Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI Muh. Fachri, President IDN Global Nathalia Widjaja, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah, Duta Besar RI untuk Malaysia periode 2020–2025 Dato' Indera Hermono, Ketua Umum LPAI Seto Mulyadi, serta diikuti rektor perguruan tinggi, kepala sekolah Sanggar Belajar Malaysia, kepala dinas ketenagakerjaan, dan kepala BP3MI secara daring.
Dalam paparannya, Bupati Yani menegaskan perlindungan anak PMI tidak boleh berhenti pada proses pemulangan ke Indonesia. Negara harus memastikan anak-anak tersebut memiliki identitas hukum, memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan membangun masa depan.
"Menyelamatkan satu anak, sama saja menyelamatkan satu generasi. Anak-anak tidak boleh menjadi korban jarak dan migrasi," ujar Bupati Yani.
Berdasarkan data Pemkab Gresik, terdapat 8.348 pekerja migran asal Gresik yang tersebar di 10 kecamatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.520 PMI telah terintegrasi dalam data Dinas Tenaga Kerja pada periode 2022–2025. Malaysia menjadi negara tujuan utama dengan persentase mencapai 70,9 persen.
Menurut Bupati Yani, persoalan utama yang dihadapi anak PMI bukan hanya keterpisahan dengan orang tua, tetapi juga belum terpenuhinya hak-hak dasar, terutama identitas hukum.
"Ketika identitas tidak ada, maka hak pendidikan, kesehatan, keamanan, dan hak dasar lainnya menjadi semakin sulit diperoleh," katanya.
Selain persoalan administrasi, banyak anak PMI juga mengalami keterbatasan akses pendidikan. Berdasarkan hasil pendataan Pemkab Gresik, terdapat 76 sanggar belajar binaan KBRI di Malaysia yang menampung lebih dari 2.300 anak pekerja migran. Meski menjadi solusi penting, sebagian sanggar masih menghadapi keterbatasan guru tetap dan kurikulum. Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemkab Gresik membangun model perlindungan anak PMI melalui tiga tahapan.
Tahap pertama adalah pelacakan dan pemutakhiran data anak, sekaligus memastikan kepemilikan identitas hukum melalui koordinasi dengan KBRI Kuala Lumpur, pemerintah desa, serta keluarga di Gresik.
Tahap kedua adalah memfasilitasi pemulangan anak ke Kabupaten Gresik. "Setelah kami tracing semuanya, kesimpulannya adalah paling tepat mereka dibawa pulang ke Indonesia agar memperoleh hak identitas, pendidikan, dan hak-hak lainnya," ungkapnya.
Tahap ketiga ialah memastikan seluruh anak memperoleh layanan dasar setelah tiba di Gresik, mulai dari dokumen kependudukan, pendidikan, layanan kesehatan, pendampingan psikososial, perlindungan sosial, hingga pengembangan keterampilan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah.
Salah satu anak PMI yang dipulangkan bahkan telah difasilitasi mengikuti program Sekolah Rakyat dan kini menjalani pendampingan bersama keluarga di Gresik.
Hingga Juli 2026, Pemkab Gresik telah memfasilitasi pemulangan sembilan anak asal Gresik melalui dua gelombang, yakni tiga anak pada Februari 2026 dan enam anak pada Juli 2026. Pada gelombang kedua, Gresik juga membantu kepulangan tiga anak pekerja migran dari daerah lain.
Bupati Yani menegaskan, kepulangan bukanlah akhir dari perlindungan, melainkan awal untuk memastikan anak-anak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.
"Yang kami harapkan adalah anak-anak bisa diterima di Indonesia, memiliki identitas, dan bisa sekolah tanpa kesulitan administrasi. Itu yang menjadi konsentrasi kami di Kabupaten Gresik," tegasnya.
Ia menambahkan, perlindungan anak pekerja migran hanya dapat berjalan apabila pemerintah pusat, pemerintah daerah, perwakilan diplomatik, diaspora, pemerintah desa, organisasi masyarakat, dan keluarga bekerja dalam satu ekosistem perlindungan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI Muh. Fachri menegaskan perlindungan pekerja migran harus mencakup keluarga, termasuk anak-anak yang ditinggalkan. "Keberhasilan migrasi bukan hanya diukur dari besarnya remitansi, tetapi juga dari kualitas kehidupan keluarga, termasuk anak-anak mereka," ujarnya.
Menurut Fachri, perlindungan anak pekerja migran membutuhkan sistem pendataan yang kuat hingga tingkat desa agar negara dapat memberikan intervensi secara tepat. "Data anak ini bukan hanya sekadar informasi, tetapi sesungguhnya adalah amanah yang harus diintervensi oleh negara," pungkasnya.
