JATIMTIMES – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang menyalurkan bantuan senilai Rp193,4 juta kepada 650 anak yatim dan penyandang disabilitas dalam rangkaian kegiatan Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas 1448 Hijriah, Kamis (25/6/2026). Kegiatan yang bertepatan dengan momen 10 Muharram 1448 Hijriah ini berlangsung di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Malang. Seluruh bantuan tersebut berasal dari donasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama Kota Malang, mulai dari kantor induk, madrasah hingga Kantor Urusan Agama (KUA).
Menariknya, bantuan juga diberikan dalam bentuk yang berbeda. Peserta tidak diberikan paket konsumsi seperti kegiatan sosial pada umumnya. Para penerima memperoleh voucher yang dapat dibelanjakan langsung kepada pelaku UMKM binaan Kemenag Kota Malang.
Kepala Kantor Kemenag Kota Malang, Achmad Shampton, mengatakan pola tersebut sengaja diterapkan agar bantuan yang diberikan tidak hanya bermanfaat bagi penerima santunan, tetapi juga mampu menggerakkan sektor usaha mikro yang selama ini mendapat pendampingan dari Kemenag.
Baca Juga : Pansus LHP BPK DPRD Situbondo Soroti Temuan Berulang dan Proyek Fisik, Desak OPD Percepat Tindak Lanjut
"Kegiatan ini tidak kami beri konsumsi secara khusus. Masing-masing anak kami beri voucher untuk membeli produk UMKM binaan Kementerian Agama sehingga manfaatnya dirasakan dua pihak sekaligus," kata Achmad.
Ia menjelaskan, dana yang terkumpul mencapai Rp193.405.400 dan disalurkan kepada 650 penerima manfaat yang berasal dari kategori anak yatim dan penyandang disabilitas.
"Alhamdulillah dana yang terkumpul bersumber dari donasi ASN Kementerian Agama Kota Malang, baik yang bertugas di madrasah, KUA maupun kantor induk. Totalnya mencapai Rp193.405.400," ujarnya.
Selain penyaluran bantuan, Kemenag Kota Malang juga mulai menerapkan sistem pendataan terpadu untuk menghindari tumpang tindih penerima bantuan sosial. Sistem yang diberi nama SIPADI tersebut dirancang untuk memetakan penerima bantuan dari berbagai lembaga, termasuk Kemenag, Baznas dan Pos Indonesia.
Menurut Achmad, selama ini salah satu persoalan dalam distribusi bantuan sosial adalah kemungkinan adanya penerima yang mendapatkan bantuan dari beberapa lembaga sekaligus, sementara pihak lain justru belum tersentuh.
"Melalui aplikasi SIPADI kita bisa melihat siapa yang sudah mendapatkan santunan dan siapa yang belum. Data dari berbagai lembaga bisa dipadukan sehingga bantuan lebih merata dan tidak menumpuk pada orang yang sama," jelasnya.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan program sosial di lingkungan Kementerian Agama Kota Malang.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengapresiasi model penyaluran bantuan yang dilakukan Kemenag Kota Malang. Menurutnya, pendekatan yang digunakan tidak hanya berorientasi pada pemberian santunan, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk memperoleh manfaat ekonomi.
Baca Juga : Bakesbangpol Pemkab Jember Hadiri FGD Bareng Pertamina, Ajak Masyarakat Bijak Gunakan BBM Bersubsidi
"Kita bersama-sama membagi kebahagiaan, tetapi juga dari Kemenag diberikan voucher kepada UMKM agar anak-anak yatim dan penyandang disabilitas bisa memperoleh apa yang mereka inginkan. Ini tidak hanya seremonial," ujar Wahyu.
Ia menyebut jumlah penerima bantuan tahun ini mencapai 650 orang dengan total nilai bantuan sekitar Rp193 juta. Data penerima diperoleh melalui koordinasi sejumlah lembaga sehingga distribusi bantuan dapat lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, kegiatan tersebut juga menjadi momentum bagi Kemenag Kota Malang untuk menunjukkan capaian reformasi birokrasi yang sedang dijalankan sejumlah satuan kerjanya.
Gus Shampton, sapaan akrabnya mengungkapkan, MAN 2 Kota Malang saat ini menjadi pilot project menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Jika berhasil, MAN 2 Kota Malang berpeluang menjadi madrasah pertama di Indonesia yang memperoleh predikat tersebut.
Ia juga menyebut MAN 1 Kota Malang dan MTsN 1 Kota Malang tengah menjalani proses penilaian menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan WBBM. "MAN 2 Kota Malang saat ini menjadi pilot project untuk meraih WBBM. Kami mohon doa agar proses yang sudah berjalan dapat membuahkan hasil yang terbaik," katanya.
Disisi lain, Kepala MAN 2 Kota Malang, Samsudin, menyatakan lembaganya terus berupaya memperkuat kualitas pelayanan publik sejalan dengan target pembangunan zona integritas yang sedang dijalankan.
"MAN 2 Kota Malang berkomitmen menuju WBBM, sehingga kami berharap momentum ini juga membawa keberkahan bagi seluruh proses yang sedang kami jalankan," ujar Samsudin.
