JATIMTIMES - Baru-baru beredar foto di media sosial yang memperlihatkan sejumlah guru membungkus kembali makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak diambil siswa. Momen itu menuai beragam komentar, termasuk curhatan guru yang mengaku harus mengurus distribusi hingga pengembalian wadah makanan setiap hari.
Foto tersebut salah satunya diunggah akun Threads @dickywibo. Dalam unggahannya, akun itu mengaku mendapat kiriman foto dari seorang teman yang memperlihatkan aktivitas guru saat menangani makanan MBG yang tersisa.
Baca Juga : 5 Rekomendasi Travel Bogor Bandung Terbaik untuk Perjalanan Nyaman dan Cepat
"Dapat kiriman dari teman. Ternyata benar Kalau sekolah itu masih harus dapat tugas ngurusi MBG. Misalnya mereka membungkus MBG krn banyak anak yg gk mau ambil MBG sebab hari gk efektif besok raportan katanya. Ini rutinitas mereka. Kira kira mereka dapat anggaran dari SPPG gak ya?" tulis akun tersebut.
Dalam foto yang diunggah, tampak sejumlah guru memindahkan makanan dari ompreng MBG ke bungkus nasi. Sementara di sisi lain terlihat puluhan wadah makanan menumpuk dan menunggu dibersihkan.
Meski menyoroti tambahan pekerjaan guru, akun tersebut juga memberi apresiasi kepada para tenaga pendidik yang tetap menjalankan tugas tersebut.
"BTW mereka tetap menunjukan semangat dan suasana positif lo demi anak anak didiknya. Apresiasi dong....."imbuhnya.
Unggahan itu langsung dibanjiri komentar. Banyak yang mengaku mengalami hal serupa di sekolah masing-masing.
Salah satunya datang dari akun yang mengaku berprofesi sebagai guru. Ia menyebut program MBG membuat waktu istirahat guru nyaris tidak ada karena harus mengurus berbagai hal di luar kegiatan belajar mengajar.
"Aku guru dan muak banget sama MBG. Tiap hari ngak ada waktu istirahat. Tiap hari ngurusi ompreng belum bekas makanan anak-anak yang berhamburan di lantai karna sd itu juga harus di bersihin, belum ikat ompreng, belum siswa yang bajunya ketumpahan ompreng, belum siswa yang ngak mau makan ompreng, belum ngitung ompreng, belum angkat mbg dari bolak balik dari kantor ke kelas, belum sisa makan anak-anak di ompreng mau dibersihkan. AKU MAU MBG DIBERHENTIKAN. MUAK BANGETTTT," tulis akun @fauziah****.
Potret para guru membungkus makanan MBG. (Foto: Threads)
Keluhan senada juga disampaikan seorang wali murid TK yang mengaku kerap membantu guru membereskan makanan MBG milik anak-anak.
"saya walimurid Tk,,, anak" gk ada yg mkan kalau dpat MBG,,, jd saya bantuin bu guru untuk masuk kan mkanan ank" ke tepak makan nya,, dan menata mngikat omprengan MBG nya,,, gk dapat apa" jg,, yg ada mlah kasian sma bu guru,, wkt istiraht buat ngurusi MBG nya ank",,,," tulis akun @mirza****.
Ada pula warganet yang menilai seharusnya petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ikut ditempatkan di sekolah agar guru tidak menanggung seluruh pekerjaan teknis.
Baca Juga : Anggota Komisi VIII DPR RI Ana Ammania Prihatin Tingginya Jumlah Pernikahan Anak di Banyuwangi
"Harusnya petugas sppg juga ada yg ditugaskan di sekolah minimal 1 orang, kaya orang cathering wedding2 gitu buat terima-bagi-beresin-serahkan lagi, kalo cuma nganter doang, mah repot bgt gurunya repot bgt sumpah..," tulis akun @vikai****.
Sorotan soal beban tambahan guru akibat Program MBG sebenarnya bukan hal baru.
Dalam sidang uji materi UU APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu, guru sekaligus Kepala Bidang Advokasi Guru Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia (P2G), Iman Zanatul Haeri, mengungkap hasil survei terhadap 239 guru honorer dan PPPK paruh waktu.
Menurut Iman, banyak guru mengeluhkan meningkatnya beban kerja sejak program MBG berjalan di sekolah.
"Semua jenis guru itu terdampak dari MBG. Kami melakukan survei terhadap 239 guru. Dampaknya apa saja? Beban kerja meningkat. Sebanyak 92 guru mengatakan seperti itu. Waktu mengajar berkurang karena program MBG itu enggak ada belajar-belajarnya. Ini pemerintah harus tahu," ujarnya.
Ia menjelaskan guru kini tidak hanya mengajar, tetapi juga ikut mengawasi distribusi makanan, menghitung paket yang datang, memastikan wadah kembali terkumpul, hingga menangani berbagai persoalan teknis selama pembagian berlangsung.
"Program makan bergizi gratis berdampak pada terganggunya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dampak yang paling banyak disebut adalah berkurangnya jam efektif karena proses distribusi, pengambilan pengembalian wadah, yang ini bertentangan sekali dengan undang-undang guru dan dosen, seringkali berlangsung pada saat jam pelajaran," katanya.
Iman juga menyoroti keresahan guru terkait kesejahteraan. Dalam kesaksiannya di MK, ia menyebut banyak tenaga pendidik merasa kesulitan menyampaikan aspirasi mengenai dampak program tersebut.
"Upaya yang kami lakukan secara konstitusional ini adalah upaya yang paling mendasar, jika boleh menyebut upaya terakhir. Karena akses untuk mengevaluasi agar anggaran kesejahteraan guru dalam anggaran pendidikan tidak diambil oleh MBG, tidak ada salurannya. Jujur saja, kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur SPPG, kami mau melapor kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI), tentara punya dapur SPPG, kami ingin melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG," tutur Iman.
