JATIMTIMES – BPJS Ketenagakerjaan memperkuat strategi perluasan perlindungan pekerja melalui kolaborasi bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. Sinergi ini diarahkan untuk menjangkau ekosistem kerja di lingkungan Nahdlatul Ulama, terutama pekerja sektor informal yang selama ini belum terlindungi secara optimal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Langkah tersebut mengemuka dalam forum silaturahim yang digelar di Kantor PWNU Jawa Timur, Jumat (24/4/2026). Pertemuan itu dihadiri Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Alif Noeriyanto Rahman, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Ihsanudin, serta Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.
Baca Juga : Terjadi 184 Gempa di Jatim Pada Penghujung April
Kolaborasi ini menjadi bagian dari implementasi strategi 3C BPJS Ketenagakerjaan, yakni Care, Coverage, dan Credibility. Fokus utamanya adalah memperluas cakupan kepesertaan sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam melindungi para pekerja dari berbagai risiko sosial ekonomi.
Bidik Sektor Informal Berbasis Komunitas
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas rencana kerja sama strategis, mulai dari penyediaan layanan pendukung seperti fasilitas kesehatan hingga penguatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengurus maupun unit usaha di bawah naungan PWNU Jawa Timur.
Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Alif Noeriyanto Rahman menegaskan, kerja sama ini berangkat dari hubungan baik yang telah terjalin dan kini ditingkatkan menjadi kemitraan strategis yang lebih luas. Menurut dia, basis massa NU yang besar menjadi potensi penting dalam mendorong perlindungan pekerja sektor informal.
“Dari sekitar 61 juta anggota NU, kurang lebih 80 persen merupakan pekerja informal. Ini menjadi dasar penting bagi kami untuk mendorong perlindungan yang lebih luas. Harapannya, kolaborasi ini dapat menjadi embrio kerja sama skala nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil forum tersebut diharapkan segera ditindaklanjuti melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan dan PWNU Jawa Timur. Skema itu dinilai berpotensi menjadi model penguatan perlindungan pekerja berbasis komunitas yang bisa diterapkan di berbagai daerah lain di Indonesia.
NU Sambut Positif Perlindungan Pekerja
Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz menyambut baik inisiatif tersebut. Menurut dia, Nahdlatul Ulama merupakan rumah besar bagi berbagai kalangan profesi, sehingga isu perlindungan pekerja menjadi bagian penting dalam upaya menjaga martabat dan kesejahteraan masyarakat.
“NU adalah rumah besar bagi semua profesi. Kami menyampaikan terima kasih atas terjalinnya silaturahmi ini. Harapannya, baik NU maupun BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya para pekerja,” ujarnya.
Dukungan PWNU Jawa Timur dinilai strategis karena jaringan organisasi itu menjangkau hingga tingkat desa, pesantren, lembaga pendidikan, serta berbagai sektor usaha masyarakat. Dengan jaringan tersebut, program perlindungan pekerja diyakini dapat disosialisasikan secara lebih luas dan efektif.
Negara Hadir Lindungi Pekerja
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Ihsanudin mengatakan pendekatan berbasis komunitas merupakan langkah efektif dalam menjangkau pekerja yang selama ini berada di luar sistem perlindungan formal. Ia menyebut jaringan NU Jawa Timur sebagai pintu masuk strategis untuk mempercepat perluasan kepesertaan.
Lebih lanjut, ia mengaitkan pentingnya perlindungan sosial dengan prinsip Maqashid Syariah, yakni menjaga hal-hal mendasar dalam kehidupan manusia. Menurutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi instrumen penting untuk memastikan pekerja tetap terlindungi saat menghadapi risiko.
Baca Juga : Gudang Pabrik Rokok di Kedungkandang Terbakar Hebat, Api Cepat Membesar Usai Karyawan Pulang
“Risiko pekerjaan itu selalu ada. Ketika risiko terjadi, negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan perlindungan berupa santunan hingga beasiswa, dengan iuran yang terjangkau sebagai bentuk pelayanan negara kepada peserta,” ujarnya.
Ia menjelaskan, melalui kolaborasi tersebut seluruh elemen di lingkungan PWNU mulai dari pengurus hingga pelaku usaha didorong untuk menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan itu mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan Jaminan Pensiun (JP).
Selain itu, penguatan kerja sama juga akan didukung integrasi data serta optimalisasi kanal digital agar proses pendaftaran dan pelayanan semakin mudah dijangkau masyarakat.
“Ke depan, kemitraan ini diharapkan menjadi model kolaborasi berkelanjutan dalam mendorong inklusivitas jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya di sektor informal berbasis komunitas,” kata Ihsanudin.
Jatim Siap Akselerasi Implementasi
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Hadi Purnomo menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut. Ia menegaskan, Jawa Timur siap menjadi motor percepatan implementasi kerja sama di lapangan.
“BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur siap mengakselerasi implementasi kerja sama ini sebagai langkah konkret dalam memperluas cakupan perlindungan. Kami berkomitmen memastikan setiap pekerja, khususnya yang berada dalam ekosistem Nahdlatul Ulama, dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh,” ujarnya.
Menurut Hadi, sinergi lintas sektor seperti ini penting untuk menghadirkan perlindungan yang inklusif, berkelanjutan, dan tepat sasaran. Dengan kolaborasi bersama organisasi masyarakat besar seperti NU, perluasan kepesertaan pekerja informal diyakini dapat berjalan lebih cepat.
Kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan PWNU Jawa Timur menjadi contoh bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan, tetapi juga harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem perlindungan sosial. Melalui langkah tersebut, semakin banyak pekerja Indonesia diharapkan memperoleh rasa aman dan masa depan yang lebih terjamin.
