JATIMTIMES - Sejumlah tuntutan mahasiswa pada aksi demo, Jumat (28/2/2025) ditanggapi DPRD Kota Malang. Namun untuk kepastiannya, tetap menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan pihaknya telah melihat sejumlah tuntutan dari aksi massa mahasiswa. Sejumlah tuntutan ditujukan untuk pemerintah Kota Malang. Namun ada pula yang tertuju pada pemerintah pusat.
Baca Juga : Jelang Ramadan, Polisi di Kota Malang Bersihkan Masjid hingga TPU
Berikut tuntutan aksi massa mahasiswa yang tertuju pada pemerintah pusat:
1. Menuntut dan mendesak pemerintah pusat mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)
2. Menuntut pemerintah pusat agar pendidikan menjadi program prioritas nasional
3. Menuntut pemerintah pusat dan pemerintah kota untuk memperhatikan dan menyejahterakan guru honorer
4. Mendorong pemerintah pusat untuk melakukan realokasi anggaran yang transparan, adil dan akuntabel
5. Mendesak pemerintah pusat untuk menormalisasi anggaran transfer ke daerah dan desa
6. Mendesak pemerintah pusat untuk memprioritaskan pembangunan di daerah 3 T
7. Mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan dan model pengawasan Danantara
8. Menuntut dan mendesak pemerintah pusat segera mengesahkan RUU perampasan aset dan masyarakat adat
9. Menuntut pemerintah pusat untuk melakukan investigasi dan mengadili pelaku korupsi pada BUMN secara menyeluruh
Tuntutan untuk pemerintah Kota Malang, Amithya masih dapat memberikan penjelasan. Namun tuntutan yang ditujukan untuk pemerintah pusat, ia mengaku akan berkoordinasi dan menyampaikan.
Contoh kebijakan pemerintah pusat yang juga ditangani pemerintah Kota Malang yakni program makan bergizi gratis. Amithya mengaku akan menyempurnakan apabila ada kekurangan dari kebijakan pemerintah pusat.
“Yang jelas kami pemda apabila ada amanat pusat, kami akan berusaha untuk menyempurnakan kekurangan program tersebut. Sudah ada trial di dua sekolah. Pelaksanaan sudah kami evaluasi, mulai pengantaran hingga konsumsi. Untuk tambahannya membutuhkan pendampingan Dinsos untuk gizi makanan tersebut,” beber Amithya.
Ditempat yang sama, Ketua Fraksi Nasdem-PSI Dito Arief mengaku apa yang menjadi tuntutan mahasiswa juga merupakan keresahannya. Karena baginya, baik mahasiswa ataupun DPRD berjuang bagi masyarakat.
Baca Juga : Mantan Pimpinan KPK Saut Situmorang Kritisi RUU Polri-TNI hingga RUU Kejaksaan
“Apa yang menjadi tuntutan kalian juga keresahan kami. Korupsi yang terjadi di pertamina, kami juga menyesalkan itu semua,” kata Dito.
“Kalian berjuang melalui parlemen jalanan, kami dari parlemen DPRD. Perjuangan kalian sama dengan kami. Jangan anggap kami musuh kalian. Kami juga pernah jadi aktivis seperti kalian,” imbuh Dito.
Sementara itu, salah satu orator mahasiswa meminta kepada DPRD Kota Malang agar tuntutan yang disampaikan bukan hanya diterima secara formil. Melainkan bisa ditindaklanjuti kedepannya.
“Kami harap diperjuangkan untuk rakyat. Pendidikan dan kesehatan harus gratis. Apabila tuntutan hari ini tidak ada tindak lanjut, besok lusa kami akan datang lagi bersama,” teriak orator dibarengi riuh mahasiswa lainnya.
