JATIMTIMES - Wacana Koalisi Permanen masih ramai jadi bahasan dan menuai beragam tanggapan hingga kini. Wacana koalisi permanen ini sebelumnya dilontarkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam pertemuan dengan partai-partai pendukung pemerintahan pada beberapa waktu lalu di kediamannya di Hambalang, Bogor.
Prabowo mengusulkan agar Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus) tetap solid dan berlanjut hingga 2029 dan selanjutnya berubah menjadi Koalisi Permanen. Koalisi Permanen ini mencakup partai-partai yang mendukung pemerintahan mereka, seperti Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Prima, serta partai-partai lainnya seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Perindo, dan Partai Nasdem.
Baca Juga : Emil Dorong Penggunaan AI untuk Efisiensi dan Peningkatan Layanan Pemprov Jatim
Pernyataan yang juga dipandang ide ambisius ini banyak menimbulkan berbagai tanggapan, salah satunya dari Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA., pengamat politik dan dosen Universitas Brawijaya.
Menurut Andhyka Muttaqin, langkah Prabowo untuk menjadikan koalisi ini permanen bisa diartikan sebagai upaya untuk memperkuat posisi politiknya dalam jangka panjang. Namun, hal ini memunculkan dua kemungkinan kepentingan yang berbeda.
"Ada dua sisi dalam hal ini: kepentingan kelompok atau kepentingan nasional," ujar Andhyka.
Selain itu, pihaknya menilai bahwa keputusan untuk mendeklarasikan koalisi permanen ini terlalu dini. Bahkan menurutnya, harusnya hal ini tidak diungkapkan oleh Prabowo yang saat ini menjadi seorang presiden. Ia mengingatkan bahwa Prabowo seharusnya lebih fokus pada pelaksanaan janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat.
"Seharusnya, sebagai presiden, beliau harus lebih memikirkan bagaimana mewujudkan janji-janji politiknya dalam lima tahun ke depan, bukan memikirkan 2029 yang masih jauh," tambah Andhyka.
Salah satu janji politik yang kini menjadi sorotan adalah efisiensi anggaran yang tengah digulirkan oleh pemerintah. Anggaran negara mengalami pemangkasan besar-besaran untuk mendanai satu program yang dianggap lebih prioritas. Namun, banyak pihak khawatir bahwa fokus yang terlalu besar pada satu janji politik, seperti efisiensi anggaran, bisa mengorbankan program-program lain yang juga penting.
"Fokuslah pada pembenahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan penyelesaian janji-janji politik yang sudah ada. Jangan terus menerus menyalahkan pemerintahan yang lalu, karena yang lebih penting adalah bagaimana menata masa depan yang lebih baik," ujar Andhyka.
Baca Juga : Sinergi, Jadi Kunci Suksesnya Pawai Budaya Kelurahan Tlogomas 2025
Tentu saja, usulan Prabowo untuk menjadikan KIM Plus sebagai Koalisi Permanen tidak lepas dari pro dan kontra. Di satu sisi, Koalisi Permanen bisa menjadi landasan yang kuat untuk mempertahankan kestabilan politik dan memperkuat pemerintahan. Namun, di sisi lain, langkah ini bisa menutup ruang bagi munculnya dinamika politik yang sehat, di mana perbedaan pendapat dan ide dapat berkembang lebih bebas.
Keberhasilan Koalisi Permanen akan sangat bergantung pada sejauh mana koalisi ini bisa menyeimbangkan kepentingan antarpartai dan mewujudkan pemerintahan yang efisien dan transparan. Jika hanya terfokus pada kekuasaan politik jangka panjang, tanpa ada upaya nyata untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, maka koalisi ini justru bisa berisiko mengarah pada stagnasi politik.
Prabowo, dengan segala pengalaman politiknya, mungkin melihat Koalisi Permanen sebagai langkah untuk menjaga stabilitas politik Indonesia. Namun, sebagai presiden, yang lebih penting adalah bagaimana ia bisa memenuhi ekspektasi rakyat dan mewujudkan janji politik yang telah disampaikan.
Fokus utama seharusnya adalah memperbaiki tata kelola pemerintahan, menyelesaikan masalah-masalah yang ada, dan menciptakan kebijakan yang pro-rakyat.
