JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang meminta agar program pembangunan yang melibatkan rekanan atau pihak swasta tak asal-asalan diberikan. Artinya, harus tetap dilakukan pemantauan meski pekerjaan telah rampung.
Hal itu buntut dua pekerjaan drainase yang diadukan warga karena menyisakan masalah. Yang pertama adalah pekerjaan drainase di sekitar Jalan Sigura-gura. Di lokasi ini, usai dibangun drainase, pengaspalan jalan dilakukan kurang sesuai.
Baca Juga : PKS Kota Blitar Gelar Rakerda 2025: Strategi Kolaborasi demi Masa Depan Daerah
Hal ini berakibat pada jalan yang menjadi tidak rata. Saat dilalui, pengendara pun merasa jalan jadi bergelombang dan kasar. Belum lagi grill drainase yang juga dipasang kurang tepat. Bahkan sempat menimbulkan kecelakaan.
Lokasi kedua yakni pembangunan drainase di Jalan Joyo Tambaksari Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru. Di lokasi ini, pemasangan grill drainase juga bermasalah, bahkan beberapa kali ambles.
Hal ini mengakibatkan jalan menjadi terkesan berlubang. Bahkan drainase yang tidak terpasang sempurna, kerap menimbulkan bunyi keras karena bertabrakan dengan struktur jalan saat dilalui kendaraan. Warga yang tak sabar pun melakukan pembenahan secara mandiri.
"Kami akan mengingatkan kepada DPUPR terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan rekanan, namun dalam pelaksanaannya menyisakan masalah. Tanggung jawab rekanan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang belum tuntas sepenuhnya harus dipenuhi," ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi.
Ia menyarankan agar program yang dimiliki oleh Dinas PUPR tidak hanya sekadar diberikan kepada rekanan. Bahkan jangan sampai terkesan 'asal' diberikan. Artinya, ia meminta agar Dinas PUPR bisa aktif melakukan monitoring atas pekerjaan-pekerjaan tersebut.
Baca Juga : 2024 Sumbangan Devisa PMI Tembus Rp 241 Triliun, Target Rp 300 Triliun di 2025
"Dinas harus memonitoring dan mengevaluasi hasil pekerjaan rekanan, agar jangan sampai menyisakan masalah lain," imbuh Dito.
Dirinya pun berencana untuk segera berkomunikasi dengan Dinas PUPR. Tujuannya, untuk memastikan penanganan selanjutnya. Atau, jika memang dibutuhkan, pihaknya akan melakukan peninjauan ke lokasi-lokasi pembangunan yang dikeluhkan.
"Kita komunikasikan dulu, kemudian kita lihat respons dinas, kalau memang perlu ditinjau bersama nanti kita cek bersama. Paling tidak dari aduan dan keluhan masyarakat, serta pemberitaan media ini menjadi evaluasi bagi Dinas untuk turun dan meninjau lokasi tersebut," pungkas Dito.
