JATIMTIMES - Guna mencegah terjadinya politik uang dalam pemilihan tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Situbondo mengajak perempuan di Situbondo ikut mengambil peran dalam pengawasan dan pencegahan.
Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi yang dihadiri oleh 100 peserta terdiri dari 15 organisasi keperempuanan antara lain Muslimat NU, Fatayat NU, IPPNU, Aisyah, Naisyah, Koadi, KORPRI, 5 penggerak PKK Kecamatan terdekat, Panji, Situbondo, Panarukan, Mangaran, Kendit, selain itu juga melibatkan IGRA, IGTKI serta Himpaudi. Dan semuanya ini dari unsur perempuan, Kamis (12/9/2024) di Situbondo.
Baca Juga : Vietnam Dilanda Topan Yagi, Bagaimana Dampaknya Bagi Indonesia?
Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo, Ahmad Faridl Ma'ruf mengatakan, kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dan kegiatan ini merupakan skala prioritas program nasional yang berawal dari inisiasi Bawaslu Republik Indonesia, kemudian diapresiasi oleh Bappenas Republik Indonesia dan dijadikan suatu program skala prioritas nasional.
"Kegiatan Sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo itu ada 4 tema besar, dan kebetulan hari ini temanya tentang peran perempuan dalam mencegah politik uang pada pemilihan tahun 2024," ujarnya.
Selain tema ini, kata Faridl ada tema tentang netralitas ASN dan perangkat desa, hoax, ujaran kebencian dan kecurangan pemilihan tahun 2024, serta tema tentang cyber crime, negative campaign dan black campaign pada pemilihan tahun 2024.
"Ini adalah tema tema yang akan dilakukan Bawaslu Kabupaten Situbondo didalam rangka membangun partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam tahapan seluruh proses pemilihan tahun 2024," bebernya.
Menurut Faridl, selain di Bawaslu Kabupaten Situbondo, kami juga mengintruksikan Panwaslu di 17 Kecamatan untuk melakukan kegiatan yang sama di masing masing kecamatan.
Baca Juga : Punya Wajah Jerawatan Jangan Lakukan Eksfoliasi Ini Jika Tidak Ingin Jadi Iritasi
"Sosialisasi pengawasan partisipatif ini merupakan amanat UU tahun 2017 tentang pemilihan umum di pasal 448 disebutkan bahwa pemilihan umum atau pemilihan melibatkan partisipasi masyarakat," jelasnya.
Apa saja bentuk partisipasi masyarakat, lanjut Faridl yaitu pertama kegiatan sosialisasi, kedua pendidikan politik terhadap warga negara, ketiga munculnya lembaga lembaga survey dan keempat hitung cepat atau quick count pada hitung hasil Pilkada tanggal 27 Nopember 2024 saat pemungutan dan perhitungan suara Pilkada 2024.
"Tentu yang kita harapkan adalah bagaimana masyarakat ini bisa bersinergi dengan jajaran pengawas pemilu di lingkungan Bawaslu Kabupaten Situbondo, kami memiliki pasukan atau jajaran yang jumlahnya sangat terbatas karena itu kami perlu membangun sinergitas dengan masyarakat agar memiliki kesamaan persepsi, kesamaan komitmen untuk mengawal seluruh tahapan pemilihan dari awal sampai akhir dan bisa memastikan bahwa tidak ada dugaan potensi pelanggaran pemilihan yang terjadi, apakah itu pelanggaran administratif, kode etik maupun pelanggaran pidana," Pungkasnya.
