JATIMTIMES - Sebanyak 16.491 narapidana (napi) di Jawa Timur (Jatim) memperoleh remisi umum, Sabtu (17/8/2024). Remisi tersebut diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur (Kanwil Kemenkumham Jatim) pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI).
"Hampir 80 persen warga binaan kami yang telah berstatus narapidana mendapatkan remisi umum tahun ini," ungkap Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono, Sabtu (17/8/2024).
Baca Juga : HUT ke-79 RI, DPU SDA Jatim Gelar Upacara Bareng Petani di Saluran Irigasi
Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selama memenuhi persyaratan administrasi dan substantif yang di tetapkan menurut hukum positif Indonesia dan tidak di batasi oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
"Sebanyak 16.067 narapidana mendapatkan remisi umum I, sisanya sebanyak 424 orang mendapat remisi umum II," papar Heni.
Lebih lanjut, Heni bilang bahwa dengan adanya remisi ini, negara bisa menghemat anggaran pengadaan bahan makanan bagi narapidana. Nominal penghematan anggaran itu diperkirakan mencapai hampir Rp 30 miliar.
Dengan asumsi, rata-rata biaya makan untuk satu orang narapidana per hari adalah Rp 20 ribu. "Maka negara bisa menghemat anggaran untuk pengadaan bahan makanan sekitar Rp 29,9 miliar," terang Heni.
Heni berharap pemberian remisi ini dapat mempercepat proses reintegrasi sosial yang selama ini menjadi roh dari sistem pemasyarakatan. Sehingga, narapidana yang telah menjalani pembinaan dan menunjukkan perubahan perilaku bisa diterima kembali ke masyarakat dengan lebih cepat.
Sementara itu, jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim juga serempak menggelar upacara bendera memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia, Dengan berbaju adat, Kakanwil Kemenkumham Jatim memimpin jajarannya dan membacakan amanat Menkumham RI Yasonna H Laoly.
Kegiatan yang digelar di halaman depan itu diikuti seluruh pegawai dan pejabat struktural. Heni membacakan amanat Menkumham yang menekankan pentingnya tanggung jawab atas penyelenggaraan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
"Kemenkumham harus berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga Hukum dan Hak Asasi Manusia," ucap Heni membacakan amanat Menkumham.
Menurut Heni, sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan hukum dan hak asasi manusia, Kemenkumham memiliki peran yang sangat strategis.
"Tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga Hukum dan Hak Asasi Manusia," ujarnya.
Baca Juga : Sindiran Puan Maharani di HUT RI ke-79: Indonesia Bukan Milik Satu Orang
Menurut Heni, Menkumham berpesan, untuk menciptakan Indonesia yang maju dan berkeadilan, Kemenkumham harus siap bekerja sama dengan semua pihak untuk menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.
"Diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Kemenkumham untuk bekerja lebih keras lagi dalam menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan responsif. Mari kita garap segala potensi yang ada, jangan ada waktu yang terbuang sia-sia," tegasnya.
Selain itu, dalam sambutannya Yasonna menyampaikan kepada seluruh pegawai untuk tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada penguatan hukum dan HAM.
"Semua komponen masyarakat, baik lembaga pemerintah, swasta memiliki peran penting dalam membangun ekosistem hukum yang mendukung pertumbuhan tersebut," paparnya.
"Kita memerlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat agar visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud," lanjutnya.
Ia juga mengajak seluruh pegawai Kemenkumham untuk menyatukan langkah menuju visi yang lebih besar, yaitu menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya makmur secara materiil, tetapi juga kaya akan budi pekerti dan nilai-nilai luhur.
"Mari kita terus berinovasi, beradaptasi, dan berusaha mewujudkan cita- cita bangsa dan negara. Seperti dikatakan oleh Bapak Proklamator kita, 'Bergandeng tangan untuk menuju masa depan yang lebih baik'," tegasnya.
