JATIMTIMES - “Bagi saya dugaan penyalahgunaan wewenang jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Banyuwangi yang telah dilaporkan ke Polda Jatim itu seyogianya harus dituntaskan agar ada kepastian hukum.” Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua LSM Rejowangi Banyuwangi yang juga pemerhati olahraga HM Eko Sukartono kepada Jatim Times,Jumat (9/8/2024).
"Kalau memang memenuhi unsur kesalahan prosesnya segera dilanjut. Kalau tidak memenuhi unsur pihak pelapor wajib diberita tahu bahwa laporannya tidak memenuhi unsur pidananya," ujar H Eko.
Baca Juga : Pencalonan Abah Anton di Pilkada Kota Malang Dinilai Tabrak Aturan
Tokoh yang dikenal sebutan Kancil itu menuturkan kepastian hukum dibutuhkan agar KONI yang ada sekarang mampu menjalankan program-program kerjanya, tidak merasa ada beban dan bisa bekerja lebih baik dari pada era sebelumnya.
Bahkan, lanjut H Eko apabila laporan yang disampaikan oleh pelapor kepada Polda Jatim apabila ada unsur fitnah maka aparat kepolisian harus memberikan tindakan hukum kepada para pihak yang dinilai bersalah.
Selanjutnya Kancil menambahkan terkait adanya wacana dari beberapa pihak yang ingin mengajukan dengar pendapat atau hearing ke DPRD Banyuwangi diminta untuk dikaji ulang.
"Dan saya pikir tidak perlu melakukan hearing di gedung dewan karena bisa menurunkan kepercayaan pada KONI Kabupaten Banyuwangi," pungkas H Eko.
Baca Juga : Lapas Ngawi Ungkap Penyelundupan Narkotika dalam Sandal
Sementara Ketua KONI Kabupaten Banyuwangi Ahmad Khairullah mengungkapkan terkait laporan Pelni Rompies urusannya sudah berbeda dan bukan menjadi ranah pengurus KONI Banyuwangi saat ini.
"Yang dilaporkan pengurus KONI sebelumnya oleh seseorang. Langkah kita ya sudahlah, cukup sampai di sini saja. Artinya bagaimana antara pelapor dengan kita bisa menyatulah. Kita tidak ada hubungan dengan pelapor. Langkah KONI kalau bisa berdamailah, karena itu akan mengakibatkan citra buruk bagi Banyuwangi," pungkas Khairullah.
