JATIMTIMES - Puluhan mahasiswa HMI Cabang Tulungagung menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Tulungagung pada Selasa, 25 Juni 2024. Pimpinan DPRD Tulungagung, Marsono beserta wakilnya, Ahmad Baharudin menemui sejumlah pengunjuk rasa tersebut.
Terkait dengan tuntutan para pengunjuk rasa, Marsono menjelaskan ada beberapa hal yang disampaikan HMI Cabang Tulungagung. Menurutnya, ujuk rasa yang disampaikan merupakan hal yang wajar dalam panggung demokrasi.
Baca Juga : Matangkan Perencanaan, Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang Maksimalkan Anggaran Rp 360 Miliar
“Ungkapan, curhatan dan keluhan rakyat harus didengar. Ada pun regulasinya kita tetap patuh pada tupoksi yang kita miliki. Kami tidak boleh keluar tupoksi,” jelas Marsono.
Dalam kesempatan ini, Marsono menandatangani tuntutan mahasiswa yang disodorkan kepadanya. Tuntutan tersebut ditandatangani ketika pimpinan dewan dan mahasiswa duduk bersama di jalan depan Kantor DPRD Tulungagung. Terkait aspirasi yang disampaikan, Marsono menyatakan mahasiswa sendiri juga punya tanggung jawab untuk melanjutkannya.
“DPRD punya pekerjaan lain. Tuntutan mahasiswa sudah direspon sesuai tupoksi yang dimiliki dewan,” jelasnya.
Ketua HMI Cabang Tulungagung, Fuad Fajrus Shobah yang menjelaskan beberapa tuntutan mereka, salah satunya menyinggung soal kebijakan Tapera.
“HMI menuntut batalkan kebijakan Tapera, hentikan komersialisasi pendidikan dan bebaskan aktivis HMI yang mengalami kriminalidsasi dari aparat,” tandasnya.
Selain itu, menurut dia, HMI Cabang Tulungagung juga mengkritisi persoalan lokal yang terjadi di Kabupaten Tulungagung. Mulai dari perbaikan jalan rusak, kurang berfungsinya mal pelayanan publik dan terkait moral anak.
Baca Juga : PUPR Tangani Sejumlah Infrastruktur Jalan di Tulungagung Tahun Ini, Cek Lokasi dan Besaran Anggarannya
“Masih banyak jalan di Tulungagung yang mengalami kerusakan. Pemkab Tulungagung kurang serius menanganinya. Kemudian kurang berfungsinya mal pelayanan publik," jelasnya.
Ketua HMI Cabang Tulungagung juga mengeluhkan terkait moral anak yang menurutnya semakin rusak. "Peran pemerintah untuk memperhatikan moral anak di Tulungagung juga penting,” lanjut dia.
HMI Cabang Tulungagung juga menuntut DPRD Tulungagung agar selalu menyadari tupoksinya sebagai pengawas. “Kami mengingatkan pada DPRD Tulungagung untuk sadar sebagai fungsi pengawasan di trias politika,” pungkasnya.
