JATIMTIMES - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam oganisasi ekstra-kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banyuwangi menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Banyuwangi, Jumat (14/6/2024.)
Awalnya peserta aksi berada di jalan sekitar gedung wakil rakyat. Setelah melakukan negosiasi, akhinya aparat keamanan mengizinkan para mahasiswa masuk ke area gedung DPRD Banyuwangi.
Baca Juga : Netizen Soroti Habiburokhman yang Ngonten Unboxing Snack saat Rapat DPR: Gini Amat Punya Wakil Rakyat
Saat berada di kawasan gedung dewan, sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan pihak kepolisian. Sebab, para pendemo tersebut berusaha merangsek ke area yang dijaga petugas. Beruntung para pihak bisa saling menahan diri dan aksi saling dorong tersebut dapat dihentikan.
Menurut Ketua PMII Banyuwangi Muhammad Hadad Alwi Nasyafiullah , salah satu tuntutan mahasiswa adalah menolak kebijakan pemerintah pusat yang akan memberlakukan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan tersebut dinilai sangat merugikan rakyat kecil di tengah himpitan ekonomi saat ini.
“Kami menuntut PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat bisa dicabut pemerintah karena hasil kajian kami, program Tapera ini sangat membebani masyarakat,” ujar Hadad Alwi.
Selanjutnya dia mengungkapkan program Tapera yang digagas pemerintah belum urgent, terutama dalam pelaksanaan juga belum jelas bank yang mengelola iuran, lahan yang disiapkan, dan belum ada jaminan keamanan uang yang dikelola pemerintah.
Hadad Alwi mengatakan, sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan tersebut, pihaknya akan melayangkan surat kepada DPRD Banyuwangi untuk melakukan hearing terkait hal tersebut.
Sementara, anggota DPRD Banyuwangi Marifatul Kamila yang akrab disapa Rifa mengungkapkan, setelah mendengar aspirasi mahasiswa, pihaknya memastikan akan melanjutkan aspirasi peserta aksi ke DPR pusat melalui DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim).
“Secara pribadi saya menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada adik-adik PMII yang mampu menjadi kontrol bagi pemerintah. Kegiatan yang dilakukan para mahasiswa merupakan bentuk nyata dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” jelas Rifa.
Baca Juga : Kisah Inspiratif Ibu di Surabaya: Ubah Pola Asuh, Selamatkan Anak dari Speech Delay Berkat SOTH
Selain itu, sikap kalangan intelektual tersebut juga menjadi kontrol bagi pemerintah, termasuk DPRD Banyuwangi. Bahkan dia mempersilakan mahasiswa untuk berkirim surat resmi mengajukan hearing kepada dewan.
Lebih lanjut dia mengungkapkan saat ini sebagian anggota dewan sedang melakukan kunjungan kerja ke kabupaten lain. Sehingga dirinya yang mendapat tugas untuk menerima kedatangan para mahasiswa tersebut guna menyerap aspirasi para mahasiswa PMII.
