JATIMTIMES - Seorang mantan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang turut meramaikan bursa pencalonan Wali Kota Malang. Ia adalah Mochammad Karis, mantan staf Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Malang.
Pria asli Sumenep Madura ini akhirnya mendaftar untuk turut dalam penjaringan Bakal Calon Wali Kota Malang di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bahkan keseriusannya untuk maju juga ditunjukkan dengan menjadi pendaftar pertama di PKB Kota Malang.
Baca Juga : Daftar Tarif Tol Trans Jawa Selama Mudik Lebaran 2024
"Sebenarnya saya sudah daftar melalui DPP (dewan pimpinan pusat) secara online. Lalu kemarin saat Desk PKB Kota Malang dibuka saya langsung serahkan berkas," jelas Karis, ditemui Kamis (25/4/2024).
Bukan sekadar turut dalam kontestasi politik saja, pria yang puluhan tahun aktif sebagai birokrat ini juga berbekal sejumlah hal. Salah satunya misi untuk melakukan perbaikan pada tata kelola pelayanan dan birokrasi di Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.
"Saya kan sudah punya daftar masalah, dan isu strategis. Pertama yang akan membantu wali kota selama pengabdian, tentu birokrasi sendiri. Jabatan wali kota sendiri kan bukan birokrat, tapi jabatan politik," terang Karis.
Karis menilai, yang perlu diperbaiki adalah kualitas pelayanan masyarakat. Untuk melakukan hal tersebut, menurutnya ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yakni membenahi sistem birokrasinya dan juga para ASN sebagai pelakunya.
"Tata kelola pemerintahan, pelayanan masyarakat ditingkatkan, kemudian bagaimana melakukan peningkatan kualitas pelayan. Untuk melakukan birokrasi yang parsitipatif dan kolaboratif," kata Karis.
Dirinya mencontohkan, hal itu bisa dimulai dengan memperhatikan kesejahteraan pegawai dan staf di Pemkot Malang. Di mana hal itu ia sebut dapat diakomodir melalui tunjangan penghasilan dan prestasi (TPP).
"Dan itu mereka harus diperhatikan dan seimbang dengan kesejahteraan PNS. Ada TPP, itu yang diutamakan. Itu kita naikkan, sudah ASN tidak boleh tolah-toleh, dan totalitas melayani," tuturnya.
Baca Juga : DPC PKB Buka Peluang Cakada 2024 untuk Umum, Dua Nama Sudah Terdaftar
Karis mengatakan bahwa hal ini dapat dimulai dengan jajaran ASN yang bertugas di wilayah setingkat kelurahan. Bahkan dirinya menilai, ASN di tingkat kelurahan menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat yang harus diperhatikan
"Orang kelurahan itu ujung tombak yang terbaik. Dan akan dirancang sejak jadi seklur. Latar belakang mereka juga sekolah pemerintahan," tegasnya.
Berbekal misi dan pengalamannya sebagai birokrat selama puluhan tahun, pria yang juga pernah menjadi ASN di Pemkab Pasuruan dan Pemprov Jawa Timur ini yakin bisa dapat rekom dari PKB untuk bertarung dalam perebutan kursi N1.
"Kalau rekom tidak jatuh ke saya, tidak masalah. Kalau diminta jadi timses, saya tetap akan totalitas. Kita harus tunduk pada rekom itu perintah DPP," pungkasnya.
