JATIMTIMES– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menggelar penandatanganan kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan setempat, di Kantor KPU Pamekasan
Dokumen perjanjian kerja sama itu ditandatangani langsung oleh Ketua KPU Pamekasan, Mohammas Halili dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan, Anita Ardhiana. Adapun maksud kerjasama itu yakni fasilitasi pendaftaran keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di bawah naungan KPU Pamekasan.
Baca Juga : Besok Pengiriman Logistik di Kota Batu, Gunakan 70 Armada
Ketua KPU Pamekasan, Mohammad Halili menyampaikan, pihaknya menganjurkan para penyelengara Pemilu mulai dari komisoner, sekretariat, PPK, PPS, hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di desa-desa untuk mendaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan, karena manfaatnya luar biasa. “Kami siap menfasilitasi dan menganjurkan untuk ikut semua, namun ini sifatnya mandiri bukan paksaan,” ujarnya.
Pihaknya menargetkan seluruh penyelenggara Pemilu di lingkungan KPU Pamekasan sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Februari mendatang. Kemudian, status keanggotaan BJPS itu berjalan hingga seluruh tahapan Pemilu 2024 usai.
“Kami berharap, melalui kerjasama ini seluruh penyelenggara Pemilu di Pamekasan bisa terjamin keselamatan kerjanya,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan, Anita Ardhiana menjelaskan, data sementara penyelenggara Pemilu di Pamekasan yang sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan yakni sebanyak 600 orang.
Anita menerangkan, manfaat keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan diantaranya yakni klaim manfaat jaminan kecelakaan kerja. Menurutnya, BPJS menjamin seluruh aktivitas pekerjaan badan Ad Hoc Pemilu mulai dari berangkat kerja hingga pulang kembali ke rumah.
“Jika terjadi kecelakaan kerja, bisa ditangani di Rumah Sakit (RS) kelas 1 sampai sembuh tanpa batas biaya. Jika meninggal dunia, bisa mendapatkan santunan kematian sebesar 48 kali gaji dan beasiswa dua anak maksimal Rp 174 Juta. Jika kecelekaan kerja terjadi diluar jam kerja pun bisa mengklaim jaminan sebesar Rp 42 Juta,” tuturnya.
Dia berharap, penyelenggara Pemilu dari seluruh desa yang ada di Kota Batik Tulis itu sudah tercover BPJS Ketenagakerjaan sebelum proses pemungutan suara Pemilu 2024.
Baca Juga : Kota Blitar Raih Nilai Tertinggi SPI di Jawa Timur, Langkah Maju dalam Perangi Korupsi
“Berkaca dari pengalaman Pemilu sebelumnya hampir 600 orang meninggal dunia. Semoga perlindungan ini menambah ketenangan dalam bekerja menyukseskan Pemilu 2024, kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan,” tutupnya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Madura, Indriyatno menyatakan bahwa kerjasama ini merupakan langkah yang sangat positif dalam memberikan perlindungan bagi para penyelenggara Pemilu. Dengan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan, para penyelenggara dapat memperoleh jaminan perlindungan yang meliputi berbagai risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas mereka, seperti kecelakaan kerja atau kematian.
"Kerjasama antara KPU Pamekasan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah yang sangat positif dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan para penyelenggara Pemilu. Dengan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan, para penyelenggara dapat bekerja dengan lebih tenang, karena mereka memiliki perlindungan yang menyeluruh dari berbagai risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas mereka,” ungkap Indriyatno.
Indriyatno menegaskan komitmennya untuk mendukung para penyelenggara Pemilu di Pamekasan dengan memberikan pelayanan terbaik dari BPJS Ketenagakerjaan. Dalam statementnya, dia menekankan pentingnya kerjasama antara lembaga pemerintah dan swasta dalam memastikan kesejahteraan pekerja dan penyelenggara dalam menjalankan tugas mereka.
“Kami dari BPJS Ketenagakerjaan siap memberikan pelayanan terbaik kepada para penyelenggara Pemilu di Pamekasan. Kami akan memastikan bahwa mereka mendapatkan semua manfaat dan perlindungan yang mereka perlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan aman dan nyaman. Kerjasama ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam memastikan kesejahteraan para pekerja dan penyelenggara di Indonesia,” pungkasnya.
