JATIMTIMES - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi permintaan agar pemerintah menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) sampai kontestasi Pemilu 2024 selesai. Ganjar mengatakan bansos harus dipisahkan dari politisasi.
"Jangan dipolitisasi, jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat begitu ya, karena kan klaimnya biasa," kata Ganjar di Pasar Rakyat Kebon Agung, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).
Baca Juga : Viral, Suami Seleb TikTok Ira Nandha Selingkuh dengan Pramugari
Lebih lanjut Ganjar mengatakan saat ini bansos telah menjadi komoditas berbau politik. Ganjar kemudian menyinggung ada pihak yang menyebut bahwa Ganjar-Mahfud tidak akan melanjutkan program bansos.
"Ya sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan 'jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos'. Yang statement seperti itu rasa-rasanya tidak ngerti aturan gitu," ujarnya.
"Bansos itu disetujui oleh DPR setelah diusulin pemerintah. Dan secara sektoral saya kira Kemensos yang sudah menyiapkan ya dan itu rutin," sambung dia.
Pria yang pernah menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah itu mengatakan saat ini jika ada bantuan tambahan lantaran kondisi kemasyarakatan, itu merupakan hal yang baik. Namun, dalam tahun politik, akan selalu ada pihak yang mengklaim bansos tersebut.
"Kalau sekarang ada bantuan tambahan karena kondisi-kondisi kemasyarakatan, ya itu situasi yang memang membutuhkan respons dari pemerintah. Saya kira baik, tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini, saling klaim itu menjadi paling kuat," ungkapnya.
Oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui bahwa bansos itu merupakan hak mereka. Namun, l hanya perlu perbaikan pada l penyalurannya.
"Kenapa kok kami mengusung KTP Sakti? Jadi, dengan identitas itu, seluruh profil masyarakat penerima manfaat itu sudah ter-capture di situ, sehingga lebih tepat sasaran, ini yang dari dulu tidak pernah selesai," jelas dia.
Baca Juga : Diduga Sempat Tersesat, Kematian Mahasiswa IPB di Pulau Sempu Murni Laka Laut
"Maka kalau dengan KTP, sudahlah satu KTP saja nanti di dalamnya sudah terekam data kependudukannya. Maka dia dapat BLT, dia dapat jaminan kesehatan, di keluarganya pendidikan cukup 1 aja, itu kan selesai," imbuhnya.
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebelumnya meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) sampai kontestasi Pemilu 2024 selesai. TPN Ganjar-Mahfud menilai hal itu harus dilakukan untuk menghindari kecurigaan menguntungkan pasangan capres dan cawapres tertentu.
"Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi-bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi persepsi publik seperti itu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," kata Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD Todung Mulya Lubis di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12).
Todung meminta pemerintah untuk mempertimbangkan usulan tersebut. Todung menyebut pembagian bansos saat kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraup suara rakyat.
"Tapi menurut saya dalam konteks pilpres dan pemilu, sebaiknya itu tidak dilakukan. Sampai pilpres ini selesai. Jangan ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi semacam ini," imbuhnya.
