JATIMTIMES - Di tengah tahapan Pemilu 2024, Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) menggelar aksi damai di Pemkot Blitar. Aksi ini menyoroti politik uang dan menekankan netralitas aparatur sipil negara (ASN) serta menuntut penandatanganan pakta integritas pemberantasan korupsi.
Aksi damai yang diselenggarakan oleh KRPK di depan Kantor Pemerintah Kota Blitar pada Kamis (21/12/2023) itu menjadi sorotan penting jelang Pemilu 2024. Massa yang tergabung dalam aksi ini dengan penuh semangat menampilkan poster-poster yang menolak politik uang serta mengedepankan netralitas ASN di lingkungan Pemkot Blitar.
Baca Juga : Kejari Blitar Serahkan Draft Kesimpulan Penyelidikan Kasus Sewa Rumah Dinas Wabup ke Kejati Jatim
Koordinator aksi M. Trijanto dalam orasinya menyuarakan pentingnya melawan praktik politik uang dalam pemilihan umum mengingat dampak negatifnya terhadap jalannya pemerintahan. "Politik uang hanya akan menghasilkan pemimpin yang rentan terjerat kasus korupsi dan hanya menunggu saat untuk ditangkap oleh lembaga penegak hukum seperti KPK," ujarnya dengan tegas.
Trijanto juga menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat dalam politik uang berisiko kehilangan kemenangannya jika terlibat dalam kasus hukum yang berujung pada putusan inkrah di pengadilan.
"Kami mendesak agar semua pihak melakukan perlawanan terhadap mafia peradilan dan mafia hukum. Apalagi tahun depan tahun politik. Kami juga mendesak semua pihak untuk melawan dan menolak money politic (politik uang)," tandasnya.
Tak hanya menolak politik uang. KRPK juga mendorong para pejabat Pemkot Blitar untuk menandatangani pakta integritas pemberantasan korupsi sebagai bukti keseriusan dalam memberantas tindak korupsi.
"Kami juga sampaikan, siapa pun yang terbukti bermain politik uang, ketika nanti kasusnya berjalan dan ada putusan dari pengadilan secara inkrah, maka kemenangannya bisa dibatalkan," ungkap Trijanto.
Sekda Kota Blitar Priyo Suhartono bersama plt kepala Satpol PP Kota Blitar secara simbolis menandatangani pakta integritas tersebut sebagai komitmen bersama dalam upaya mencegah sejarah kelam terkait kasus korupsi di masa lalu.
Baca Juga : Heboh, Terjadi Pencurian Meteran PDAM di Kedungkandang Kota Malang
"Penandatanganan pakta integritas ini sebagai bentuk komitmen bersama agar Pemkot Blitar tidak mengulang lagi sejarah kelam dalam pemberantasan korupsi," ucap Priyo Suhartono.
Setelah berorasi di depan Kantor Wali Kota Blitar, peserta aksi melanjutkan langkah mereka dengan memindahkan aksi damai ke Kantor Kejaksaan Negeri Blitar dan Polres Blitar. Aksi ini tidak hanya menjadi peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia pada 9 Desember 2023, tetapi juga sebagai dorongan agar pemberantasan korupsi menjadi fokus utama di tengah persiapan pemilu yang semakin dekat.
