JATIMTIMES - Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) dikabarkan telah meneken pakta integritas yang diajukan oleh forum Ijtima Ulama. Kabar tersebut dikonfirmasi kebenarannya oleh Co-captain Timnas AMIN Yusuf Martak.
"Benar semua berita itu (penelandatanganan pakta integritas)," ungkap Yusuf, dikutip CNNIndonesia, Jumat (15/12/2023).
Baca Juga : Anies Masih Terus Bahas Ordal Usai Debat, Sebut Soal Koneksi untuk Capai Posisi
Menurut Dewan Pertimbangan Tim Nasional Pemenangan AMIN, Hasanuddin Wahid dalam pakta integritas itu tidak ada poin yang bertentangan dengan konstitusi. Termasuk tidak ada yang mengingkari PBNU, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945.
Lantas dokumen pakta integritas tersebut beredar di media sosial platform X (Twitter). Hingga membuat beberapa kata kunci, seperti "Ulama", "Anies", hingga "AMINAjaDulu" trending di platform X.
Sebagaimana diketahui, pakta integritas itu diajukan oleh forum Ijtima' Ulama' sebagai bentuk dukungan kepada pasangan calon AMIN. Berikut ini isi 13 poin pakta integritas yang diteken oleh Anies dan Cak Imin, dikutip akun X @kurawa:
Pesan dari Ijtima Ulama daa Tokoh Nasional 2023 yang diselenggarakan di Aula Masjid Azzikra pada Sabtu, 18 November 2023 M / 4 Jumadil Ula 1445 H yang terdiri dari 13 (tiga belas) poin uotuk dilaksanakan oleh pasangaa AMIN jika atas izin Allah SWT terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dari rongrongan Sekulerisme, Islamofobia, Terorisme, Separatisme dan Imperialisme.
2. Menjalankan secara konsisten amanat TAP MPRS no. XXV tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Pelarangan Penyebaran Paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme, yang mengamanatkan untuk menutup celah baik secara hukum maupun politik bagi kebangkitan PKI.
3. Menjalankan amanat Perundang-undangan Anti-Penodaan Agama sebagaimana diatur dalam Perpres No. 1/PNPS/ 1965, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1969 yang disisipkan dalam KUHP Pasal 156a, sehingga siapa pun yang menodai agama apa pun wajib diproses hukum, untuk melindungi semua agama yang diakui di Indonesia dari segala bentuk penistaan dan penodaan agama, termasuk para buzzer pengadu domba umat beragama dan pemecah belah bangsa.
4. Menghormati posisi ulama dan tokoh agama serta bersedia mempertimbangkan pendapat para ulama dan tokoh agama dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Melakukan revolusi akhlak di semua sektor kehidupan untuk membangun bangsa yang berakhlakul karimah demi menuju Indonesia bertakwa dan berkah dengan melindungi masyarakat dari rong-rongan gaya hidup serta paham-paham merusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia serta bertentangan dengan Pancasila.
6. Menjamin terselenggaranya secara utuh sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjamin tersedianya anggaran yang memprioritaskan pendidikan umum dan pendidikan agama secara proporsional.
7. Mewujudkan kedaulatan ekonomi dengan menjaga kekayaan alam nasional serta berupaya serius mengembalikan aset negara, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia, dan menjamin kehidupan yang layak bagi warga negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan, sandang dan papan, serta menjamin alokasi anggaran yang memadai dan kemudahan akses untuk penyelenggaraan kesehatan rakyat dan menjaga kelayakan pelayanan kesehatan baik pemerintah mau pun swasta serta memperbaiki segals aturan terkait kesehatan agar sejalan dengan kepentingan rakyat.
Baca Juga : Setelah Pelantikan, 51 Kades dan TP-PKK Akan Mengikuti Program Peningkatan Kapasitas
8. Memperbaiki ekonomi dan taraf hidup rakyat miskin dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi tenaga kerja dari Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia lewat kebijakan upah yang layak serta membatasi masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia, bila di butuhkan mendatangkan tenaga kerja asing hanya terbatas pada tenaga kerja ahli yang keahliannya tidak tersedia di dalam negeri semata untuk tujuan fransfer of knowledge dengan waktu yang dibatasi, serta mendata ulang dan selanjutnya memulangkan tenaga kerja asing yang izin kerjanya sudah melampaui batas ketentuan.
9. Memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari penjajahan Zionis Israel sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dan berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. serta melarang penyebaran paham zionisme karena mengandung ajaran ajaran apartheid yang rasis dan fasis.
10. Menegakan hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkeadilan dan secara imparsial tanpa diskriminasi, menjamin pemenuhan dan pemulihan hak para korban penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur penegak hukum, serta tidak segan menegakan hukum terhadap oknum penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaan.
11. Memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme tanpa pandang bulu. serta menjamin pengelolaan keuangan negara sebaik-baiknya tanpa utang yang ugal-ugalan.
12. Menjamin terpenuhinya hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan UUD 1945, serta menjamin perlindungan terhadap tokoh-tokoh agama dari segala bentuk kriminalisasi.
13. Memperkuat profesi Advokat agar mendapatkan perlakuan setara dan seimbang di muka hukum dengan penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa dan Hakim demi terjaminnya hak masyarakat pencari keadilan yang selama ini telah menjadi korban tidak seimbangnya penegakan hukum, serta melaksanakan program Land Reform untuk memberantas para mafia tanah.
Demikian 13 poin pakta integritas yang ditandatangani Anies dan Cak Imin di Bogor, tertanggal 30 November 2023. Dalam penutup pakta integritas tersebut disebutkan jika capres-cawapres siap melaksanakan pesan di atas.
"Kami selaku pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden dalam Pemilihan Umum 2024 menyatakan memahami dan siap untuk melaksanakan pesan yang dihasilkan Ijtima Ulama dan Tokoh 2023 di atas," tutup dokumen pakta integritas yang diteken Anies dan Cak Imin.
