JATIMTIMES - Hingga kini Gibran Rakabuming Raka disebut masih menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Bahkan elit partai berlambang banteng tersebut menyebut, PDIP masih mengawal pemerintahan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut sebagai Wali Kota Solo.
Pernyataan tersebut ditegaskan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah saat ditemui awak media usai menghadiri agenda Seminar Hari Santri Nasional 2023 di Pendapa Agung Kabupaten Malang, Selasa (24/10/2023).
Baca Juga : Besok, Prabowo-Gibran Daftar Pilpres 2024 ke KPU
"Sampai dengan saat ini Mas Gibran masih tercatat sebagai kader PDIP yang telah diperjuangkan dan ditugaskan sebagai Wali Kota Solo," ungkapnya.
Menurut Basarah, dengan amanah yang masih diemban oleh Gibran itulah, yang membuat PDIP sampai dengan saat ini masih mengawal pemerintahan Gibran sebagai Wali Kota Solo.
"Sampai detik ini, kami masih terus mengawal pemerintahan Mas Gibran di Solo, dan juga mengawal pemerintahan Mas Bobby (menantu Jokowi) di Medan dan juga mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai saat ini, sampai detik ini saya sampaikan pernyataan ini," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto secara resmi telah menunjuk Gibran sebagai bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Adanya langkah tersebut, membuat sebagian pihak bertanya soal status Gibran sebagai kader PDIP.
Beragam pemberitaan juga menyebut, Gibran siap menerima sanksi tegas dari PDIP usai menerima mandat cawapres dari Golkar untuk mendampingi Prabowo Subianto. Namun hingga kini dikabarkan Gibran masih belum mendapatkan sanksi dari PDIP.
"Sanksinya biarkan masyarakat yang menilai, yang memberikan penilaian kepada Mas Gibran," ujar Basarah.
Politisi yang kini juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI tersebut mengatakan, saat ini internal PDIP sedang membahas dinamika yang berkaitan dengan Gibran tersebut. "Ya pasti lah, tentu dinamika politik nasional ini selalu kita bahas, selalu kita diskusikan setiap hari," jelasnya.
Apakah dalam pembahasan sejauh ini telah mengarah pada pemberian sanksi terhadap Gibran, Basarah masih enggan untuk memberikan pernyataan. Termasuk menanggapi pertanyaan awak media apakah Gibran akan dicopot sebagai kader PDIP.
Baca Juga : Update Hasil Investigasi Kredivo Soal Video Viral Debt Collector Ancam Bunuh Debitur
"Kita lihat nanti lah, yang pasti inikan situasi politik yang tidak biasa. Maka PDI Perjuangan akan menilai, melihat perkembangan situasi politik kedepan," tuturnya.
Di sisi lain, baik Gibran maupun elit PDIP dikatakan Basarah masih menjalin komunikasi. Terakhir, Gibran disebut telah berkomunikasi dengan putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani.
"Komunikasi selalu ada, beliau (Gibran) juga terakhir ketemu dengan Mbak Puan, pokoknya PDI Perjuangan fine - fine saja," ujarnya.
Basarah menambahkan, sebelum adanya dinamika politik soal Gibran, PDIP telah melewati beragam kondisi politik tanah air. Hal itu yang secara tersirat disampaikan Basarah tidak akan mengguncang PDIP dalam pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
"PDIP partai yang sudah cukup lama, embrio-nya sejak perjuangan kemerdekaan. Semua alam politik Indonesia, masa kolonial, masa perjuangan kemerdekaan, masa pembangunan, masa up and down sudah kami alami. Mudah-mudahan dengan pengalaman perjuangan yang panjang, kami bisa menghadapi segala medan politik yang ada," ujarnya.
Sebaliknya, anggota DPR RI Fraksi PDIP tersebut mengajak masyarakat untuk menyambut Pemilu 2024 dengan gembira dan suka cita. "Yang pasti kami siap untuk terus mengikuti tahapan-tahapan Pemilu presiden yang sudah diatur tahapannya oleh KPU," pungkasnya.
