JATIMTIMES - Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (KASN RI) mengadakan Webinar Netralitas ASN dengan tema “Terlibat Politisasi, Terjerat Korupsi: Tahun Politik, Tahun Rawan Politisasi ASN” pada 18 Oktober 2023 di Zoom Meeting.
Webinar ini turut dihadiri oleh Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan kepegawaian Daerah (BKD), para jajaran dinas-dinas terkait, Bawaslu, serta kepala daerah dan ASN, baik di tingkat nasional maupun daerah dari seluruh Indonesia.
Baca Juga : Jokowi Tak Hadiri Deklarasi Mahfud MD Sebagai Cawapres Ganjar, Kenapa?
Webinar ini menghadirkan Nurul Ghufron selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ahmad Adib Susilo selaku Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Agus Sunaryanto selaku Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW).
KASN melaporkan reportasenya bahwa masih ada ASN yang mau membantu pemenangan calon kepada daerah dengan menyalahgunakan anggaran.
“Sebut saja penangkapan Bupati Kapuas dan Bupati Kepulauan Meranti beberapa waktu lalu” ujar Randi Putra selaku Auditor Kepegawaian Ahli Pertama KASN.
“Di mana dalam catatan KPK tahun menjelang kontestasi politik merupakan tahun yang rawan korupsi. Sejumlah kegiatan birokrasi berpotensi menimbulkan korupsi seperti pengadaan barang dan jasa, seleksi pejabat, dan perizinan. Bantuan sosial juga menjadi komoditas yang rawan untuk disalahgunakan” terang Randi.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Abid Susilo menyatakan bahwa data, regulasi, struktur organisasi dalam penerimaan bantuan sosial (bansos) masih perlu perbaikan.
“Harus diuji atau dikawal kedepannya, anggaran besar luar biasa tapi sistem, sumber daya, dan lain-lain masih belum ideal. Maka banyak risiko yang perlu dimitigasi terkait bansos” ujar Ahmad.
Ia tak kalah menyoroti perihal penyaluran bansos yang salah sasaran.
“Kalau kita lihat, penyaluran kepada orang yang tidak diusulkan. Bansos diterima oleh orang yang gak ada di DTKS ataupun yang diusulkan Pemda,” tegasnya.
Ia juga mengimbau untuk pada pengurus Pemerintah Daerah (Pemda) lebih memperhatikan lagi. “Jangan sampai ada orang di luar sistem terima bansos, kan aneh” tambah Ahmad.
Agus Sunaryanto menyoroti keterbukaan partai politik (parpol) terkait laporan keuangan.
Ia memaparkan kenyataan melalui uji coba ICW pada 5 Provinsi di akhir tahun 2022 bahwa 95% parpol sangat tertutup, tidak memaparkan informasi soal laporan keuangan dan hasil audit.
“Hanya satu dua yang menyampaikan dan itu tidak beragama,” ujarnya.
Baca Juga : Resmi Jadi Cawapres Ganjar, Inilah Rekam Jejak dan Perjalanan Karir Mahfud MD
Agus mengkritisi terlibatnya ASN dalam perpolitikan dengan menjadi tim sukses.
“Kalau tidak mendukung bisa dipojokan, bisa dimutasi, dan lain-lain,"imbuhnya.
Ia juga menitikberatkan pada sosial media yang sering kali menunjukan ketidaknetralan para ASN. “Luar biasa itu, favoritism-nya pada para calon. Makanya mungkin harus ada patroli medsos nih kedepan untuk melihat seberapa jauh ketaatan ASN untuk netralitasnya” saran Agus.
Nurul Ghufron menekankan bahwa perlu dipahami bahwa ASN memiliki idealitas yaitu bicara menyangkut integritas, profesionalisme, netralitas, dan bersih dari KKN.
“Kecantikan ASN, kegantengan ASN ketika dirinya mampu menjaga integritasnya, menjaga profesionalitasnya, menjaga netralitasnya” tegas Nurul.
Menurutnya apabila ASN tunduk pada kepentingan-kepentingan politik maka tidak dapat lagi disebut aparat negara melainkan aparatur dari kontestan atau parpol tertentu.
“ASN itu aparaturnya negara, bukan aparaturnya dari parpol-parpol atau kontestan-kontestan tertentu” ujar Nurul.
“Loyalitas adalah kepada strukturnya, ASN harus loyal kepada struktur yang merupakan struktur ketatanegaraan, tapi bukan loyal pada kepentingan orang yang sedang mendudukinya. Itu yang penting” tegas Nurul.
Ia menambahkan bahwa ASN yang takut kehilangan jabatan berarti tidak lagi mengutamakan kepentingan publik melainkan orientasi bergeser ke kepentingan jabatan strukturalnya sendiri.
