JATIMTIMES - Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya (UB) mengadakan seminar bertema “Gender Inequality: Child Marriage in Political Science Perspective”, Selasa 3 Oktober 2023. Para mahasiswa dan masyarakat umum menjadi peserta.
Seminar ini menghadirkan pembicara dari NGO Ruang Mitra Perempuan (Rumpun) Nila Wardani dan akademisi Monash University Australia Profesor Katarina Lee-Koo. Acara berlangsung di Zoom meeting dan turut dihadiri Juwita Hayyuning, kepala Program Studi (Kaprodi) Ilmu Politik.
Baca Juga : Dilecehkan secara Verbal, Kiky Saputri: Kerja Jal, Biar Bisa Open BO
“Walaupun hukum mengenai pernikahan dini sudah terus ditingkatkan pada tahun 2019, minimal usia pernikahan naik dari 16 menjadi 19 tahun, sayangnya pernikahan dini tidak bisa terhindarkan apalagi ketika masa covid-19," ujar Juwita sebagai pemantik awal pembahasan.
Perspektif politik yang dititikberatkan pada seminar ini yang pertama adalah soal implementasi kebijakan pemerintah, dimensi hak asasi manusia (HAM), serta fakto-faktor ekonomi dan konflik di suatu negara.
“Jumlah kasus yang kita ketahui itu lebih kecil. Lernikahan dini seperti fenomena gunung es. Di tingkat lokal, lebih banyak lagi yang terjadi dan beberapa pernikahan yang tidak terdaftar yang terjadi di desa,” kata Nila dilanjutkan dengan memaparkan data bahwa terdapat 1.393 dispensasi pernikahan dini di Malang.
Nila menjelaskan beberapa faktor penyebab pernikahan dini seperti keadaan ekonomi, kehamilan di luar nikah, konstruksi sosial, ajaran agama, kualitas pendidikan, dan concern yang rendah terhadap topik pernikahan dini. Ia menegaskan bahwa banyak sekali pernikahan yang tidak tercatat atau siri yang mungkin jumlahnya jauh lebih besar dari data yang sudah ada.
“Bagi pemerintah, pernikahan dini bukanlah isu yang penting, bukan prioritas seperti pembangunan infrastruktur,” ucap Nila, mengungkit salah satu bentuk implementasi kebijakan pemerintah yang kurang dalam menghadapi fenomena pernikahan dini.
Lemahnya implementasi juga disusul dengan adanya kurangnya kapasitas perlindunganan anak, kurangnya pendidikan reproduksi, data pernikahan yang dimanipulasi, pernikahan tidak terdaftar, dan data yang tidak akurat.
Nila juga menyatakan bahwa salah satu cara yang dapat ditempuh sebagai strategi dalam rangka mengurangi pernikahan dini adalah dengan melalui media. “Kita dapat mengidentifikasi target group. Kita perlu untuk membicarakan isu ini di media seperti radio lokal dan melalui tokoh berpengaruh untuk speak up mengenai isu. Dan kita juga bisa menggunakan media sosial untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada publik tentang isu-isu terkait pernikahan dini,” terang Nila.
Baca Juga : SBY Bertemu Jokowi, Ini yang Dibahas
Katarina sebagai akademisi di bidang gender menyatakan bahwa pernikahan dini yang paling tinggi secara global dapat dikarenakan adanya konflik serta ketidakstabilan politik dan ekonomi di suatu negara.
“Terbukti dari top 10 negara dengan tingkat pernikahan dini tertinggi, bisa kita lihat bahwa diisi daerah yang terdampak konflik. Contohnya di Sub-Sahara Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin,” ujar Katarina.
Ia menegaskan bahwa ada aspek-aspek HAM yang dilanggar dengan adanya pernikahan dini. “Yang jelas mencederai HAM, mencederai hak perempuan, dan juga hak-hak politik, ekonomi, dan sosial budaya perempuan. Perempuan tidak dapat menentukan sendiri pilihan hidupnya ” lanjut Katerina.
Katerina mengajak semua perempuan untuk bangkit dan menjadi cerdas demi menumpas kasus pernikahan dini. “Penting bagi perempuan untuk terlibat dalam ekonomi produktif, terpelajar, cerdas untuk membesarkan keluarga yang sehat, dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan baik di civil society maupun di lembaga keagamaan” ujar Katerina.
