JATIMTIMES - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah resmi dicabut oleh pemerintah pusat sejak Sabtu (31/12/2022) lalu. Dengan hal tersebut, beberapa penyesuaian terkait aturan-aturan dan kebijakan di dalamnya juga mulai ditiadakan.
Seperti syarat khusus bebas virus yang biasanya digunakan sebagai syarat perjalanan. Termasuk hasil swab test yang biasanya juga turut disertakan sebagai persyaratan. Dengan kondisi itu, saat ini permintaan swab test mulai menurun, termasuk di Kabupaten Malang.
Baca Juga : Cegah Penyelundupan Narkoba, Lapas Lowokwaru Malang Tingkatkan Kewaspadaan
Salah satunya juga terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan, Kepanjen. Menurut Direktur RSUD Kanjuruhan dr. Bobi Prabowo, akhir-akhir ini minim didapati permintaan tes Covid-19.
"Menurun (permintaan tes Covid-19), khusus kunjungan pasien Covid, ya. Tersisa satu sampai dua pasien, kadang nol dalam sepekan," ujar Bobi.
Bobi menjelaskan, saat pandemi Covid-19 belum melandai, permintaan tes Covid masih terbilang cukup banyak. Dalam sepekan, setidaknya ada sekitar 10 sampai 12 permintaan test swab. Saat itu, pasien Covid-19 diketahui masih banyak berdatangan.
"Itu terjadi pada lonjakan terakhir, kalau yang saat tinggi 2021 lalu beda lagi," imbuh Bobi.
Namun demikian, turunnya permintaan tes Covid tersebut, menurut Bobi tidak berpengaruh pada pendapatan bisnis RSUD Kanjuruhan. Sebab, layanan rumah sakit secara umum masih memberikan pelayanan lain dengan baik. Sedangkan swab antigen dan PCR tetap dibuka.
"Kalau swab tidak berpengaruh ke bisnis, ya. Karena RSUD sifatnya pelayanan masyarakat yang utama. Sementara alat PCR pun bisa dipakai untuk penyakit Non Covid. Untuk saat ini kami masih melayani kepentingan pasien dan nakes, yang sudah tidak ada untuk kepentingan syarat perjalanan," terang Bobi.
Baca Juga : Begini Kondisi Eny yang Depresi Dirawat Anak di Rumah Mewah Tanpa Air dan Listrik
Sementara itu, menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang drg. Wiyanto Wijoyo, ketersediaan layanan swab merupakan kebijakan mandiri dari masing-masing fasilitas kesehatan (faskes). Yang tentu menyesuaikan kebutuhan di lokasi dan kemampuan masing-masing.
"Untuk swab sudah menjadi kepentingan bisnis atau pelayanan masing-masing jadi tidak ada izin ke Pemkab," ujar Wiyanto.
Di sisi kebijakan PPKM di Kabupaten Malang, Wiyanto menyebut masih akan dikoordinasikan kembali dengan Forkopimda Kabupaten Malang. Hal tersebut setelah dilakukan pencabutan di tataran Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
"Yang jelas untuk kebijakan nanti dari pencabutan Pemprov, lalu kita koordinasi dan dilakukan pencabutan di Pemkab nanti ada kebijakan sendiri disosialisasikan," pungkasnya.
