JATIMTIMES - Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyebut kemungkinan pemungutan suara Pemilu 2024 memakai sistem proporsional tertutup atau memilih partai bukan caleg.
Pernyataan itu pun menjadi pro kontroversi di kalangan politisi. Salah satunya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY dengan tegas menyebut partainya menolak keras sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai. Dia menilai hal itu adalah kemunduran demokrasi.
Baca Juga : DPRD Surabaya Dorong Langkah Menteri ATR/BPN Tuntaskan Konflik Tanah Warga di Perak
"Kami menolak keras upaya untuk mengembalikan sistem pemilu, dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Ini memundurkan kualitas demokrasi, mengembalikan model kekuasaan sentralistik dan menafikan kerja keras kader partai dalam membina konstituennya," kata AHY, dilansir Detikcom pada Selasa (3/1/2023).
Menurut AHY, seharusnya jika ada masalah, bisa diupayakan dengan perbaikan bukan menghancurkan sistem yang selama ini telah dibangun.
"Sistem proporsional terbuka ditujukan untuk modernisasi partai. Masalah-masalah yang muncul akibat penerapannya bisa dijawab dengan upaya perbaikan kolektif, tanpa harus menghancurkan langkah progresif yang sudah dijalankan selama ini," ujarnya.
Dia juga mengajak semua pihak untuk menjaga komitmen demokrasi. Sistem yang ada saat ini menurut AHY merupakan hasil keputusan politik dalam proses panjang.
"Untuk itu, saya mengajak semua pihak menjaga komitmen berdemokrasi. Keputusan penggunaan sistem pemilu adalah keputusan politik, hasil proses panjang legislasi dan kesepakatan politik yang legitimate," ujarnya.
Baca Juga : Rekomendasi Kepala Desa Bukan Acuan KPU Tulungagung Menetapkan PPS
Dia juga meminta agar perdebatan soal sistem pemilu proporsional ini mengacaukan fokus menuju Pemilu 2024.
"Jangan sampai pewacanaan sistem proporsional tertutup ini jadi alibi penundaan pemilu, hingga langkah awal menuju resentralisasi kekuasaan melalui pengembalian sistem Pilpres tidak langsung. Mari jaga amanah Reformasi, agar Indonesia tidak mundur lagi ke model otokrasi," tegas AHY.
