JATIMTIMES - Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) diharapkan bisa lebih aktif dalam kegiatan yang lebih substantif, bukan hal-hal administratif keorganisasian. Hal tersebut merupakan salah satu gagasan owner NK Cafe Djoni Sujatmoko yang akan maju sebagai calon ketua DPW HPN Jatim pada konferwil 19 Oktober 2022 mendatang.
Kendati demikian, intinya bukan pada pencalonannya. Djoni berharap bahwa keberadaan HPN bisa membawa manfaat bagi anggotanya dan juga masyarakat Nahdliyin. Bahkan dia tak berharap HPN lebih banyak beraktivitas politik.
Baca Juga : Tak Segera Ditangani dengan Tepat, Dampak Gas Air Mata Bisa Akibatkan Infeksi hingga Glaukoma
"Jadi, harus benar-benar dibawa untuk tidak terlalu berpolitik. Porsi berpolitik tetap harus ada, ya 10 persen lah. Yang 90 persennya itu untuk urusan kolaborasi dan urusan bisnis. Selama ini kan di HPN, belum terlalu banyak bekerja tapi sudah ramai urusan soal administrasi. Ini kan jadi layaknya sebuah organisasi politik," ujar Djoni, Sabtu (15/10/2022) siang.
Kegiatan bersifat substantif yang ia maksud adalah berkolaborasi antaranggota serta umat Nahdliyin untuk bersama membesarkan bisnisnya. Dengan demikian, ia menilai HPN akan lebih bermanfaat. Terlebih usaha yang digeluti setiap anggotanya turut membesar.
"Substansinya apa? Afiliasi dari HPN itu kan di pengusaha Nahdliyin ya. Nahdliyin ini kan besar. Motonya itu kan besar. Nahdliyin dilayani oleh Nahdliyin. Itu saja sudah hidup para pengusaha Nahdliyin-nya kalau punya moto seperti itu," terang Djoni.
Selain itu, dirinya menilai seorang ketua HPN harus mempunyai hubungan baik dengan pemerintah. Baik di tataran daerah maupun tatatan pusat. Hal tersebut dimaksudkan untuk bisa mendukung pemerintah dalam mewujudkan program-programnya.
"Sepuluh persen politik yang saya maksud di awal itu untuk bisa mendapatkan program-program dari pemerintah. Itu saja, tidak terlalu jauh. Seorang ketua HPN itu harus mampu mempunyai circle atau hubungan dengan pemerintah. Atau menjalin hubungan baik dengan pemerintah pusat. Agar dari kementerian itu, ada program dengan masyarakat luas bisa diambil dan dikerjasamakan dengan HPN," jelas Djoni.
Baca Juga : Update Banjir Sitiarjo: 1.441 Orang Jadi Korban, 51 di Antaranya Balita
Selain itu, perlu ada pembatasan kebijakan untuk mendapatkan program pemerintah. Hal itu untuk memberi ruang bagi anggota HPN di tataran DPC untuk dapat berkembang bersama.
"Jadi, eksekutornya itu ada di DPC. Jadi, DPP maupun DPW harus dibuat peraturan. Jangan anggota DPP atau DPW itu ikut-ikut an jadi eksekutor di daerah. Kalau mau ikutan jadi eksekutor, silakan numpang ke DPC. Eksekutornya DPC. Sehingga tidak gaduh. Itu kegaduhan yang ada di DPP. Harapannya tidak ada kegaduhan di DPW," terangnya.
Hal itulah yang nantinya berusaha ia sampaikan saat Konferwil DPW HPN Jatim digelar pada 19 Oktober 2022 mendatang. "Konferwil di Kediri ini tidak ada kegaduhan. Ngomong program, mana yang bagus, mana yang bisa diterima di DPC dengan baik. Itulah yang ditunjuk bersama. Jadi, begitu cara berpikirnya," pungkas Djoni.
