JATIMTIMES- Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM, mengundang banyak reaksi penolakan di berbagai daerah. PMII Bojonegoro pada hari Senin, 12/09/2022 menggelar aksi bersama ratusan kader dengan menduduki gedung DPRD Bojonegoro.
Dalam aksinya, PMII Bojonegoro menyatakan dengan tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Selain itu, juga menyampaikan lima tuntutan lainnya. Ratusan kader PMII Bojonegoro berhasil masuk dan melakukan audiensi dengan DPRD.
Baca Juga : DPRD Lamongan Susun Raperda Pemberantasan Peredaran Narkoba
Di tengah-tengah audiensi Ketua Umum PMII Bojonegoro menyampaikan lima tuntutan.
“Merespon sejumlah persoalan tersebut, kami Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bersikap menolak ke kebijakan kenaikan harga BBM,” tegas Herri Siswanto, Ketua PMII Bojonegoro.
Adapun lima tuntutan yang disampaikan, yakni:
1. Menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
2. Mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia bahan bakar minyak (mafia BBM).
3. Mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran.
4. Mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran.
5. Mendesak DPRD Bojonegoro untuk ikut menolak kenaikan harga BBM.
Baca Juga : Bareng Komunitas Otomotif, Wabup Blitar Bagikan BBM Gratis ke Masyarakat
Kordinator lapangan aksi, Fahroni Aziz menyampaikan mereka meminta dewan untuk mengakomodasi tuntutan rakyat.
"Hasil demo hari ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sahabat-sahabat PMII yaitu mendesak DPRD secara lembaga mengambil sikap menolak kebijakan kenaikan BBM," ujar Fahroni Aziz.
Selanjutnya DPRD telah menandatangani kesepakatan mengenai pembahasan terkait penolakan kebijakan kenaikan BBM.
"Telah disepakati bersama dengan pimpinan DPRD dan Anggota yang hadir sekalipun memang DPRD meminta waktu satu minggu," imbuhnya.
Dalam hal ini PMII Bojonegoro akan mengawal terus hasil kesepakatan audensi antara PMII dengan DPRD Bojonegoro.
