JATIMTIMES - Naiknya harga BBM cukup berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Terutama kalangan ibu rumah tangga (IRT) atau emak-emak yang biasa belanja kebutuhan pokok keseharian untuk memasak.
Reni Astuti, salah satu (IRT) di Surabaya, menyampaikan kalangan emak-emak sudah merasakan langsung dampak kenaikan BBM ini. "Para pedagang pasar ketika kulakan tranportasi menggunakan solar. Sementara daya beli masyarakat juga tak langsung melonjak bagus dengan harga yang ada," ujarnya, Selasa (6/9).
Baca Juga : Pantau Dampak Kenaikan BBM, Gubernur Jatim Sidak Nelayan dan Pedagang di Lamongan
Kenaikan harga BBM ini, menurut dia, akan disertai dengan kenaikan harga lainnya. Sehingga pengeluaran emak-emak otomatis akan bertambah. Sementara pemasukan yang didapat cenderung tetap atau bahkan bisa berkurang.
Perempuan yang menjadi pimpinan di DPRD Surabaya ini menyampaikan sudah menghimpun keluhan dari para masyarakat di bawah yang juga sudah didokumentasikan dalam bentuk video. "Saya menghimpun suara berbentuk video dari masyarakat. Saya nanti juga akan datang ke pasar dan warkop dan sampaikan sikap menolak kenaikan BBM," tegas perempuan yang juga humas DPW PKS Jatim ini.
Menurut Reni, sikap partai sendiri tegas. Setiap pejabat legislatif PKS yang ada di parlemen mulai tingkat DPRD provinsi hingga kabupaten dan kota akan menyuarakan penolakan terhadap kenaikan BBM ini. "Berinteraksi dengan segala lapisan masyarakat. Dan merasakan dampak yang dirasakan masyarakat. Jangan bikin rakyat tambah susah," imbuh politisi perempuan yang cukup populer di Surabaya ini secara tegas.
Senada, Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan menyatakan secara tegas sikap PKS yang menolak BBM hingga ke seluruh daerah di Jawa Timur, di 38 kabupaten/kota.
"Kami PKS harus berpihak pada rakyat. Melalui semua unsur PKS yang ada di Jawa Timur, akan bersikap tegas menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM bersubsidi," tegasnya.
Berbagai unsur itu, seluruh anggota legislatif DPRD Provisi Jawa Timur dan caleg PKS kabupaten/kota di seluruh Jatim serta seluruh struktur PKS dari wilayah hingga ke ranting yang ada di tingkat desa.
Menurut dia, rakyat sudah berkali-kali terpukul dengan berbagai kondisi yang makin mengimpit rakyat. Seperti harga minyak goreng yang melambung tinggi tak terkendali.
"Belum selesai harga minyak goreng yang melonjak, harga telur meroket. Kini seluruh masyarakat semakin terpukul dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi," ujarnya.
Menurut Irwan, kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan mengundang efek domino di masyarakat. Ia menambahkan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih.
"Tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir angkot dan truk, buruh dan perkerja, pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit. Terpukul ekonominya dan sulit bamgkit dari keterpurukan ekonomi," ujar pria 46 tahun itu.
Irwan menegaskan bahwa PKS bertanggung jawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan BBM bersubsidi.
Jawa Timur, lanjut dia, merupakan provinsi dengan garis pantai terpanjang di Pulau Jawa. Di dalamnya, ada 70 ribu lebih keluarga nelayan yang pasti akan terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi.
"Kenaikan solar sebesar 26 persen lebih akan membuat perbekalan lebih dari 50 persen. Ini berat untuk nelayan kecil," ujar Irwan.
Baca Juga : Prodi HTN Tampil Beda, Gelar Open House di DPRD Kota Malang
Belum lagi, jatah solar subsidi untuk nelayan 500 ribuan kilo liter tidak sepenuhnya bisa diakses nelayan kecil. Padahal, banyak desa nelayan di pesisir masuk ke dalam desa miskin ekstrim.
"Kenaikan harga BBM bersubsidi, tentu akan menyebabkan terjadinya inflasi terutama di sektor pangan," kata pria yang pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur selama dua periode in.
Jika kenaikan pertalite dari Rp 7.650/liter menjadi Rp 10.000/liter atau sebesar 30 persen, maka bisa diasumsikan inflasi akan naik sebesar 3,6 persen.
"Setiap kenaikan 10 persen BBM bersubsidi, inflasi bertambah 1,2 persen. Jika pada Juli 2022 inflasi mencapai 4,94 persen, maka angka inflasi akhir tahun bisa menembu 7-8 persen. Kondisi ini akan memukul kehidupan rakyat yang daya beli dan konsumsi akan semakin melemah," kata Irwan. Sehingga, angka kemiskinan akan berpeluang meningkat, dan pengangguran semakin bertambah.
Besaran bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 24,17 Triliun yang diberikan, kata Irwan, tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat akibat dampak pandemi dan angka inflasi yang sudah tinggi.
"Belum lagi masih ada 2 jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang datanya belum jelas di Kementerian Sosial. Banyak data yang tidak akurat, juga ada ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran, hingga persoalan terjadinya korupsi, yang nilainya fantastis," katanya.
Jawa Timur dengan penduduk miskin 4, 259 Juta orang, atau sekitar 10% jumlah penduduk, tentu akan merasakan dampak luar biasa dari kenaikan harga BBM ini. Seiring bertambahnya tingkat pengangguran terbuka yang sudah pada 4,81 persen atau sejumlah 1,125 juta orang.
Karena itu, ia menegaskan PKS Jawa Timur dengan ini menyatakan sikap meminta Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Lalu mendukung DPP PKS dan Fraksi PKS DPR RI untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Ketia, meminta pesiden RI untuk menempatkan kebutuhan mendasar rakyat sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, kebebasan dari kemiskinan, terjangkaunya akses kepada energi dan sumber daya mineral, menjadi prioritas pembangunan dan prioritas alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kemudian, meminta Presiden RI Joko Widodo melakukan efisiensi terhadap APBN dan mencegah serta mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran sehingga tidak mengurangi pos anggaran subsidi BBM untuk rakyat
