JATIMTIMES - Aksi unjuk rasa penolakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus dilakukan. Kali ini aksi unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bangkalan.
Aksi tersebut dilakukan secara serentak oleh PMII se Indonesia, melalui cabang PMII yang tersebar di setiap daerah. PMII Bangkalan salah satunya, mereka tidak sepakat dengan keputusan pemerintah terhadap naiknya harga BBM.
Baca Juga : Turun Jalan, PMII Bondowoso Minta Pemerintah Cabut Izin Kios Pupuk Nakal
Aksi unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM itu dilakukan di Gedung DPRD Kabupaten Bangkalan, Senin (5/9/2022). Massa PMII long march dari depan perumahan Gria Abadi menuju gedung DPRD Bangkalan, Jl. Halim Perdanakusuma. Mereka berjalan sambil melantunkan beberapa orasi.
Tidak hanya itu, massa juga membawa keranda mayat yang bertuliskan 'DPR Mati', menandakan bahwa DPR dianggap telah tidak pro rakyat kecil.
Ratusan demonstran itu menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan menuntut alokasi BBM subsidi tepat sasaran. Selain itu, pengunjuk rasa mendesak pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM karena dinilai dapat menurunkan daya beli masyarakat.
Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, juga digelar oleh mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Mereka sama-sama sepakat menolak naiknya harga BBM.
Ketua PMII Cabang Bangkalan Kholil menyebutkan, bahwa kenaikan BBM ini menurutnya telah membuat masyarakat sengsara. Apalagi, kata dia, kondisi ekonomi negara saat ini masih belum stabil pasca pandemi Covid-19.
Selain itu, kenaikan harga BBM menurutnya akan menyebabkan inflasi terus meningkat. Pasalnya BBM merupakan salah satu penyumbang utama inflasi pada kelompok harga yang telah diatur pemerintah.
"Secara tidak langsung kenaikan BBM ini akan menimbulkan permasalahan dan dampak berantai dalam sektor-sektor strategis negara," kata dia.
Tidak hanya meningkatkan inflasi, kenaikan BBM juga akan mengganggu perputaran roda ekonomi terutama dalam sektor transportasi, industri, pertanian, kelautan, perikanan, pariwisata dan lain sebagainya.
"Hal itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah, karena dampaknya sangat buruk untuk keberlangsungan hidup masyarakat bawah. Maka dari itu kami mendesak pemerintah daerah untuk sama-sama menyatakan sikap untuk menolak kenaikan harga BBM tersebut," pungkasnya.
Untuk diketahui, berikut tuntutan dan pernyataan sikap PMII terhadap penolakan harga BBM:
1. Menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi
Baca Juga : Tugu Tirta Beri Pengalaman Berkesan di Hari Pelanggan Nasional 2022
2. Mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia bahanbakar minyak (mafia BBM)
3. Mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran
4. Mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaanpenyaluran BBM bersubsidi.
5. Pemerintah pusat harus mengalokasikan APBN dengan mempertimbangkan keberpihakanterhadap masyarakat yakni : memark up anggaran subsidi BBM untuk masyarakat menengahke bawah.
6. DPRD Bangkalan harus pro aktif terhadap kondisi masyarakat terutama terkait keluh kesahmasyarakat tentang kenaikan BBM.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Bangkalan Muhammad Fahad mengatakan pihaknya akan melanjutkan tuntutan para aktivis itu ke pemerintah pusat atau DPR-RI.
Fahat mengaku, tadi dia juga sudah menyatakan sikap bahwa DPRD Bangkalan sepakat menolak kenaikan harga BBM tersebut. Menurutnya, kebijakan ini sangat berdampak terhadap masyarakat bawah.
"Kami sampaikan terima kasih kepada adik-adik karena masih semangat memperjuangkan hak hak rakyat kecil, kami juga sepakat menolak kenaikan harga BBM ini," tegasnya.
