JATIMTIMES - Ratusan miliar dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), digelontorkan pada seluruh kabupaten di pulau Madura, salah satunya Kabupaten Bangkalan.
Sedikitnya, ada 900 titik proyek khusus kelompok masyarakat (Pokmas) tersebar di seluruh desa dan kelurahan di 18 kecamatan se Bangkalan, dengan biaya senilai Rp 140,5 miliar, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jatim.
Dari 900 titik proyek tersebut, akan diperuntukkan bagi peningkatan infrastruktur di wilayah pedesaan, yang terdiri dari sejumlah pengerjaan. Di antaranya aspal lapen, tembok penahan tanah (TPT) dan tembok penahan jalan (TPJ), tergantung dari aspirasi masing-masing anggota legislatif sesuai kebutuhan masyarakat.
"Tahun ini ada sekitar 900 titik peningkatan infrastruktur yang dikerjakan oleh Pokmas di wilayah Bangkalan, dengan anggaran mencapai Rp 140,5 miliar," ungkap Agus Iwan Santoso, koordinator wilayah Bangkalan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Jatim, saat dikonfirmasi, Senin (29/8/2022).
Agus menyebutkan, dari 900 titik proyek tersebut, bersumber dari hasil aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim Dapil Madura, yang tersebar di wilayah Bangkalan.
Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa setiap pekerjaan berbeda-beda anggarannya, tergantung pengajuan dan jenis pengerjaannya. "Kami belum merekap rinciannya, yang ada di kami anggarannya mulai dari Rp 60 juta hingga Rp 200 juta maksimal," timpal Agus.
Kata Agus, sebetulnya 900 titik yang akan terselenggara tahun ini tersebut, sejatinya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebab, tahun 2021 yang lalu ada 1 ribu lebih titik Pokmas di wilayah Bangkalan.
"Ada penurunan tahun ini, karena tahun lalu itu seribu titik lebih. Anggarannya pasti lebih banyak tahun lalu, karena titiknya juga jauh lebih banyak," pungkasnya.
Sementara itu, Moch Aziz anggota DPRD Jatim menuturkan, berkaitan dengan pengawasan dari legislatif bukan pada per item kegiatan, karena ada ribuan item daftar pelaksanaan anggaran di Jawa Timur.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebutkan, biasanya nanti ada pansus Laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ), untuk memberikan penilaian tolak ukur penggunaan anggaran. Karena, APBD Jatim itu puluhan triliun.
Menurutnya, pokmas itu ada monitoring dan evaluasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), selain itu akan ada audit resmi dari badan pemeriksa keuangan (BPK) melalui sampling, apakah dikerjakan dengan baik atau tidak.
"Baru nanti akan kelihatan satu per satu, apakah pengerjaannya sesuai RAB atau tidak, setelah evaluasi dan monitoring baik dari APIP atau BPK," tutur Aziz saat dikonfirmasi.
Setelah itu kata dia, nanti akan kelihatan jelas kalau ada pelanggaran. "Maka, pengawasan dari dewan itu berangkatnya harus dari hasil audit itu," imbuhnya.
Dengan adanya ratusan miliar dana hibah provinsi, yang masuk ke Bangkalan ini, dia berharap bisa memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. "Harapannya, dengan perbaikan infrastruktur di pedesaan yang tersebar di 18 kecamatan di Bangkalan ini, semoga bisa memicu pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.
