JATIMTIMES - Program Tax Amnesty jilid II yang terselenggara mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022 saat ini telah resmi ditutup. Meski belum puas dengan hasilnya, pemerintah menegaskan tidak asal lagi memberikan program pengampunan pajak.
"Kami tidak akan memberikan lagi program pengampunan pajak," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantor DJP Kementerian Keuangan, dikutip dari detik, Sabtu (2/7/2022).
Baca Juga : Pertandingan Cabor Tinju Berakhir, Banyuwangi Kumpulkan 5 Medali
Tax amnesty jilid II ditutup dengan total Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 61 triliun dan terdapat sekitar 247.918 wajib pajak yang bergabung dengan harta bersih yang diungkapkan Rp 594,82 triliun.
Kendati demikian, Sri Mulyani mengaku belum puas terhadap capaian tersebut. Sebab, menurut Sri Mulyani, tax ratio Indonesia menurutnya masih sangat rendah.
Untuk itu, kementerian terus berupaya dalam melakukan perbaikan dan memperkuat pondasi pajak Indonesia.
"Jadi kalau ngomong puas ya nggak pernah puas karena kalau sudah puas, tax ratio kita berarti sudah tinggi, (sekarang) tax ratio kita masih rendah," kata Sri Mulyani.
Setelah tak akan menyelenggarakan program pengampunan, Sri Mulyani menyebut pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan melakukan upaya kepatuhan dan penegakan hukum bagi seluruh wajib pajak dari data yang diperoleh.
"Tax ratio di Indonesia masih termasuk yang terendah di Asia maupun among peer kita. Jadi pasti kita belum puas, pasti belum dan kita akan terus menguji kepatuhan terus," tuturnya.
Baca Juga : Kasus Penyalahgunaan DD Kalipare Kembali Seret Perangkat Desa, Langsung Ditahan Polisi
Meskipun terus berupaya dengan berbagai terobosan, disampaikan Sri Mulyani, memperbaiki iklim perpajakan di Indonesia bukan menjadi suatu hal sederhana.
"Jadi ini merupakan tugas terus-menerus bagi DJP. Aku nggak boleh ngomong puas, kalau puas nanti langsung libur Pak Suryo (Direktur Jenderal Pajak) dan teman-teman," pungkasnya.
