JATIMTIMES - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) bekerjasama dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror melakukan diskusi dan deklarasi menolak intoleran, radikalisme dan terorisme di Universitas Brawijaya.
Dalam deklarasi tersebut dihadiri langsung oleh Rektor UB Widodo, Dekan FISIP UB Sholih Muadi, Direktur Pencegahan Densus 88 Antireror Kombes Pol Tubagus Ami Prindani, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi, Dosen Hubungan Internasional FISIP UB Yusli Effendi, dan Presiden EM UB Muhammad Nurcholis Mahendra.
Baca Juga : Pemprov Jatim Perpanjang Masa Pemutihan Kendaraan Bermotor Hingga September
Selain itu hadir pula Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto, Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang Kombes Pol Raymundus Andhi Hedianto, serta tamu undangan dari lintas organisasi mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan.
"Kami seluruh masyarakat dan mahasiswa Universitas Brawijaya menolak paham intoleran, radikalisme dan terorisme di Universitas Brawijaya. NKRI Harga Mati," ucap Presiden EM UB Muhammad Nurcholis Mahendra memimpin pembacaan ikrar deklarasi di Aula Nuswantara FISIP UB, Kamis (30/6/2022).
Selain mengucapkan ikrar, semua komponen termasuk perwakilan dari Lembaga kemahasiswaan se-Universitas Brawijaya juga melakukan tandatangan sebagai bentuk komitmen bahwa UB bebas paham radikalisme dan terorisme.
Direktur Pencegahan Densus 88 Antiteror Kombes Pol Tubagus Ami Prindani mengungkapkan, Universitas Brawijaya bisa menjadi kampus pertama yang melakukan kerjasama dengan Densus 88 Antiteror terutama dalam aspek pencegahan.
"Sekarang kami masih pembahasan dulu karena nanti ada bahasa kalimat yang kami perbaiki. Tapi jika FISIP akan menularkan ke fakultas-fakultas lain di UB, maka ini sukses akan membawa konsep kerjasama ke kampus-kampus yang lain," ungkap Ami dalam sambutannya.
Lebih lanjut, terkait kasus penangkapan mahasiswa FISIP UB beberapa waktu lalu, pihaknya yakin kampus sudah melakukan tahapan pencegahan secara masif kepada mahasiswa.
"Kami tiap datang ke kampus belum tentu sudah ada yang terpapar radikalisme. Tapi kami juga melakukan pendekatan agar tidak sampai ada yang terpapar paham tersebut," terangnya.
Baca Juga : Harganas 2022, Reni Astuti: Penguatan Keluarga Berkualitas dan Pemenuhan Asupan Gizi Guna Cegah Stunting
Sementara itu, Rektor UB Widodo yang hadir secara langsung mengapresiasi deklarasi tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa UB akan fokus membantu Densus 88 Antiteror khususnya pada aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi seperti penelitian dan pengabdian masyarakat.
"Di kampus tentu kami akan fokus pada pendidikan karakter mahasiswa. Bentuknya banyak bisa masuk kurikulum atau pembekalan kehidupan sehari hari dan terutama cara berpikir," ujar Widodo.
Lebih lanjut, Dekan FISIP UB Sholih Muadi menjelaskan pencegahan radikalisme ini nantinya bisa dimasukkan dalam kurikulum kuliah non sks. "Tentu jika dimasukkan SKS akan sangat banyak variabelnya," tutur Sholih.
Kerjasama UB khususnya FISIP dengan Densus 88 Antiteror juga dapat dilakukan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. "Programnya bisa mahasiswa magang difasilitasi Densus 88 bisa mempelajari bagaimana mencegah terorisme di kampus," ujarnya.
Pihaknya berharap, dengan kemungkinan kerja sama yang dilakukan antara FISIP UB bersama Densus 88 Antiteror membuat masyarakat juga bisa menilai bahwa Densus 88 Antiteror tidak hanya urusan penangkapan, tetapi juga dalam pencegahan.
