JATIMTIMES - Kasus ritual pernikahan antara manusia dengan kambing terus mendapat kecaman. Kali ini giliran warga mengatasnamakan aliansi Warga Cerdas (WC) menggelar aksi di depan Kantor DPRD Gresik sambil membawa seekor kambing.
Mereka meminta pimpinana DPRD Gresik memberikan sanksi terhadap dua anggota DPRD Fraksi NasDem Nurhudi Didin Arianto dan Muhammad Nasir karena diduga terlibat dalam ritual nyeleneh tersebut.
Baca Juga : Sinetron Terbaru Kekasih Halal, Dibintangi Oleh Adinda Thomas
Ketua Aliansi WC Abdullah Syafii mengatakan, ritual pernikahan manusia dengan kambing merupakan preseden terburuk sepanjang sejarah di Gresik, Jawa Timur bahkan Indonesia.
Oleh sebab itu, dirinya melakukan aksi demo untuk memberikan pesan moral kepada para wakil rakyat agar menjaga moral dan prilakunya di tengah-tengah masyarakat.
"Apalagi, salah satunya merupakan Ketua Badan Kehormatan (BK)," ujar Syafii saat audiensi dengan pimpinan DPRD Gresik, Rabu (8/6/2022).
Menurut Syafii, ritual menyimpang itu bukanlah sebuah konten. Sebab, proses pernikahan antara manusia dengan kambing digelar layaknya pernikahan secara Islam.
"Maka kami meminta agar diproses sampai ke pidana dan dilakukan proses PAW agar marwah wakil rakyat kembali bersih," tegas Syafii.
Sementara Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir menyatakan akan mengambil alih proses di BK yang akan dipimpin oleh Mujid Riduan Wakil Ketua yang membidangi BK.
"Kasus ini menjadi atensi masyarakat Gresik, sehingga kami akan mengambil alih agar tidak terjadi konflik kepentingan karena ketua BK diduga terlibat dalam kasua ini," kata Abdul Qodir saat menerima aliansi Warga Cerdas (WC) di ruang rapat DPRD Gresik, Rabu (8/6/2022).
Politisi PKB itu menegaskan bahwa, proses sidang kasus ini akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Karena, kasus ini dianggap bisa merusak citra masyarakat Gresik dan merusak nama dan citra wakil rakyat.
"Kita sebagai wakil rakyat juga ikut malu karena ada anggota DPRD yang terlibat dalam kasus ini. Tetapi kami harus tetap menunggu hasil dari proses penegakan kode etik yang kami miliki. Kami harus tetap mengatakan bahwa masih dalam level dugaan," imbuhnya.
Baca Juga : Wabah PMK Dianggap Meresahkan, Fraksi Gerindra DPR RI Minta Pemerintah Tetapkan Status Pandemi
Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim, menyebut, kehadiran aliansi WC adalah bentuk dukungan untuk mengusut kasus tersebut sesuai kode etik anggota DPRD Gresik.
"Ini bentuk dukungan untuk kami tindaklanjuti sesuai dengan yang disampaikan Pak Ketua DPR, karena kasus ini sudah meresahkan," kata Nurhamim.
Nurhamim menegaskan, pimpinan DPRD akan serius menangani kasus yang diduga memenuhi unsur penistaan agama. Hingga menghasilkan rekomendasi yang netral dan bisa dijadikan landasan hukum agar marwah DPRD menjadi pulih kembali.
"Kita akan memproses dan semoga menghasilkan rekomendasi yang netral untuk menjawab keresahan masyarakat," urainya.
Sedangkan, Mujid Ridwan yang bakal memimpin proses sidang kode etik meminta masyarakat ikut berpartisipasi memberikan bukti-bukti berupa video maupun berita untuk dijadikan bahan sidang kode etik.
"Kami akan terbuka dan transparan agar kasus ini menjadi terang benderang," pungkas politisi PDI Perjuangan tersebut.
