JATIMTIMES - Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang terus berupaya dalam penambahan jumlah sekolah Madrasah di Kota Malang. Kemenag Kota Malang berharap pemerintah Kota Malang dapat berpartisipasi dalam merealisasikan hal tersebut.
Namun dalam upaya tersebut, dijelaskan Kepala Kemenag Kota Malang Muhtar Hazawawi, jika upaya itu masih mengalami kendala. Jika sekolah umum prosesnya cukup mudah lantaran difasilitasi pemerintah kota.
Baca Juga : Amazing, Crosser Cilik Tulungagung Ini Berturut Juarai Event Grestrek Nasional 2022
"Kami memang berupaya untuk itu. Tapi untuk sekolah madrasah nggak bisa (cukup sulit dan buruh proses). Kalau sekolah negeri kan disetting oleh pemerintah kota," jelasnya.
Sementara untuk sekolah madrasah, prosesnya berangkat dari sekolah swasta yang itu bertransformasi menjadi sekolah negeri. Akan tetapi, bukan lantas semua sekolah berasal dari swasta. Dijelaskan Muhtar, terdapat juga proses dalam penambahan sekolah madrasah yang langsung berstatus negeri.
Untuk itu terdapat syarat yang harusnya dipenuhi. Salah satunya adalah tanah tersebut merupakan milik dari Kemenag. Setelah menjadi Barang Milik Negara (BUMN) hingga kemudian bagaimana menjadikan status sekolah berstatus sekolah negeri.
"Pengembangan melalui dana pendidikan madrasah, tentunya dapat digunakan dalam mengembangkan atau melebarkan sayap. Disertifikatkan BMN, baru dihibahkan ke Kemenag," jelasnya.
Di samping itu pihaknya juga menegaskan, menunggu langkah dari pemerintah kota untuk juga mendukung dalam pengembangan pendidikan, khususnya di lingkungan masyarakat.
Baca Juga : Jelang HUT Ke-108 Kota Malang, Pemkot Raih Penghargaan PRIA 2022
Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah, diakui Muhtar kini sangatlah tinggi. Bahkan, dari kuota yang disediakan, pendaftar di madrasah melebihi dari kuota. Sehingga, melihat hal inilah pihaknya mendorong untuk pemerintahan kota turut berkontribusi dalam pengembangan pendidikan madrasah.
"Kami berharap, wali kota, DPRD, dan kawan-kawan memberikan semacam kebijakan hibah ke Kementerian Agama dan itu tidak dilarang, seperti hibah ke KUA," pungkasnya.
