JATIMTIMES - Sebuah video yang menunjukkan sejumlah prajurit TNI terlibat baku hantam dengan sejumlah warga mendadak viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di sebuah sawah yang berlokasi di Deliserdang.
Peristiwa baku hantam ini disebut melibatkan anggota Batalyon Zeni Tempur (Zipur) Kodam I Bukit Barisan (BB) dengan sejumlah warga Desa Seituan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.
Baca Juga : Korsleting Listrik Musala, Api Merembet ke Rumah Warga di Tulungagung
Dalam video yang beredar, tampak masyarakat penggarap yang memprotes kedatangan anggota TNI ke area persawahan. Sejumlah mobil TNI diturunkan ke lokasi.
Para petani yang mayoritas perempuan tampak meminta anggota TNI tersebut meninggalkan lokasi.
"Kami ditindas teman-teman. Masyarakat Desa Seituan, Kecamatan Pantai Labu dipukuli TNI teman-teman. Ini tanah warisan nenek moyang kami," ucap seorang wanita yang mengunggah video itu melalui akun Facebook bernama "Samarya Uyee Samarya Parbellakk".
"Tolong....tolong kami. Tuhan Tolong kami masyarakat dipukuli," ucap pemilik akun Facebook itu lagi sembari menayangkan video siaran langsung.
Kericuhan pun tak terhindarkan. Bahkan anggota TNI turun ke area sawah yang penuh lumpur.
Di sana petani penggarap dipukuli. Tampak pula sejumlah ibu-ibu yang mencoba melerai perkelahian itu. Dalam video itu juga terlihat sejumlah ibu-ibu yang menggendong anaknya. Mereka memprotes kedatangan anggota TNI ke wilayah itu.
Kepala Penerangan Kodam I Bukit Barisan, Letkol Inf Donald Erickson Silitonga mengatakan, peristiwa itu terjadi pada 4 Januari 2022. Anggota TNI di lokasi diklaim melakukan penataan aset dengan memasang plang di lahan seluas 62 hektare tersebut.
"Dalam hal penataan aset milik Puskopkar "A" Kodam I/Bukit Barisan, telah terjadi kesalahpahaman pihak Puskopkar "A" Kodam I/Bukit Barisan dengan masyarakat sekitar yang sebagian besar penggarap," kata Donald.
Ia lantas mengklaim lahan itu milik Puskopkar "A" Kodam I/Bukit Barisan berdasarkan SK HGU Nomor 1 Tahun 1994 dan bukti pembayaran pajak tahun 2001. Masyarakat yang menolak pemasangan plang itu, kata Donald, merupakan penggarap.
"HGU lahan itu akan berakhir 2023 dan akan diperpanjang sesuai prosedur. Puskopkar A memasang plang guna legalisasi tanah. Upaya musyawarah sudah beberapa kali dilakukan untuk mediasi. Namun di lahan itu selama ini saudara (masyarakat) kita manfaatkan lahan dengan bercocok tanam," jelas Donald.
Menurutnya, tim yang melaksanakan pemasangan plang itu telah melibatkan berbagai unsur seperti aparat desa, Puskopkar "A", tokoh masyarakat, dan aparat kepolisian.
Baca Juga : Peringati Harlah PPP, Wakil Ketua DPRD Lumajang dari PPP Santuni Anak Yatim
Bahkan, saat petugas ingin keluar dari lokasi, para penggarap membuat barikade dengan menggunakan kayu. Masyarakat juga melibatkan anak-anak agar membuat batu dan kayu di tengah jalan untuk menghalangi para petugas.
Lebih lanjut, Donald menambahkan di lokasi terjadi saling dorong mendorong antara TNI dengan masyarakat penggarap. Terkait adanya pemukulan yang dilakukan anggota TNI terhadap para petani, Donald pihaknya kini masih melakukan penyelidikan.
Untuk diketahui, Kepala Desa Seituan, Parningotan Marbun menyebut pihak Puskopad sebenarnya sudah lama meminta agar warga mengosongkan lahan pertanian seluas 65 hektare.
Disebut masyarakat tidak mau bergeser lantaran lahan sudah dikuasai dari zaman kakek neneknya.
"Sesudah jadi bandara ini mereka ngaku-ngaku HGU nya ini. Dulu-dulu nggak pernah diperdebatkan dizaman kakek saya. Semenjak ada bandara ininya seperti ini," ucap Parningotan Marbun.
Ia mengaku sangat menyayangkan kericuhan yang terjadi pada Selasa (4/1/2021) pagi itu. Disebut dalam kejadian itu ada 3 anak-anak yang juga menjadi korban.
Parningotan mengatakan 3 anak itu dipijak oknum TNI dan korban pun harus dibawa berobat.
"Anak-anak masih SMP dan 13 tahun jadi korban. Karena masyarakat saya dipijak ya saya juga nggak terima. Ini kita mau ngadu ke Komnas Perlindungan Anak juga ini supaya tahu Bapak Aris Merdeka Sirait. Ya saya nggak tahu kenapa bisa sampai gitunya kali, ya mungkin emosi TNI nya," kata Parningotan.
Kendati demikian, Parningotan mengaku tidak melihat langsung peristiwa kericuhan karena saat itu ia sedang mengikuti rapat di Polresta Deliserdang.
