JATIMTIMES - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bertemu Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj untuk membahas polemik Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang hingga kini masih menjadi kontroversi.
Dalam pertemuan itu, Said Aqil meminta sejumlah poin di Permendikbud untuk direvisi. Melansir melalui situs NU Online, Nadiem berkunjung ke kantor PBNU Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada Senin (22/11/2021).
Baca Juga : Sengketa Pilkades Matanair Tak Kunjung Usai, Kuasa Hukum Penggugat Datangi Pemkab Sumenep
Di pertempuan itu, Nadiem menyampaikan apresiasi terhadap PBNU atas dukungannya terhadap Permendikbud PPKS.
"Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada PBNU atas dukungannya terhadap kebijakan ini. Walaupun ada beberapa catatan yang nanti juga akan menjadi catatan kami," kata Nadiem.
Ia juga menegaskan berkomitmen menampung rekomendasi dan masukan dari PBNU terkait kekurangan di aturan tersebut, terutama pada Pasal 5 ayat 2.
"Saya berkomitmen menampung catatan-catatan dari PBNU itu," ujar Nadiem.
Selain PBNU, Nadiem juga akan berencana sowan ke berbagai pihak. Hal itu dilakukannya demi mendapatkan masukan usai Permendikbud diterbitkan.
"Selain PBNU, kami pastikan dalam beberapa bulan ke depan, akan datang dan sowan ke berbagai macam pihak kalau-kalau mereka punya kekhawatiran," jelas Nadiem.
Baca Juga : FITK UIN Maliki Malang Genjot Dosen Susun e-Book Bahan Ajar
PBNU sendiri menyatakan akan mendukung langkah Kemendikbud-Ristek dalam menyempurnakan Permendikbud PPKS. Kiai Said Aqil mengatakan PBNU pada dasarnya mendukung penerbitan Permendikbud PPKS tersebut.
Kendati demikian, karena masih ada beberapa poin dan pasal yang menjadikan lemahnya peraturan itu, dirinya menyarankan Nadiem untuk memperbaikinya.
"Mengenai Permendikbud PPKS pada dasarnya kami (NU) mendukung itu. Hanya saja ada beberapa poin yang perlu direvisi supaya betul-betul berkualitas untuk membangun bangsa yang beradab sesuai sila nomor satu dalam Pancasila," tutur Kiai Said.
